Warta
‘Politisi NU’ Diingatkan Patuhi 9 Pedoman Politik
Rabu, 14 Januari 2009 | 09:08 WIB
Semarang, NU Online
Para kiai dalam acara Silaturahmi Nasional Ulama NU yang dihadiri sekitar yang digelar di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Tuntang, Semarang, Senin (12/1) lalu mengingatkan para kader NU yang terjun dalam bidang politik untuk mematuhi sembilan pedoman berpolitik warga NU.
Para ulama menyoroti ulah sebagian warga NU yang terjun ke politik praktis yang dalam praktik tindakannya justru melenceng dari cita-cita NU.<>
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan kepada warga NU yang berpolitik itu. Namun, mereka langgar juga. Memang tidak ada sanksinya secara tegas. NU itu bukan negara sehingga jelas tidak memiliki polisi. Sanksinya hanya sanksi moral,” kata KH Musthofa Bisri (Gus Mus) membacakan hasil silaturrahmi.
Meski pelanggaran itu selalu terulang setiap menjelang pemilu, kata kiai asal Rembang itu, para ulama juga senantiasa mengingatkan para warga NU yang terjun ke politik agar selalu mentaati pedoman berpolitik yang berisi sembilan butir sesuai hasil Muktamar XVIII di Yogyakarta.
Salah satu pedoman perpolitik, pada butir kedelapan, menyebutkan bahwa “Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;” (9 butir pedoman klik selengkapnya di rubrik Taushiyah, red).
Dalam silaturrahmi nasional itu para ulama menyerukan bagi semua pihak yang aktif berpolitik untuk selalu membangun persatuan. Dalam pernyataan yang dibacakan Gus Mus, para ulama menyerukan kepada warga NU agar tidak menghabiskan semua energinya untuk kegiatan politik praktis.
Pertemuan itu dihadiri belasan kiai sepuh karismatik dari beberapa daerah, seperti KH Munif Zuhri (Demak), KH Dimyati Rois (Kendal), KH Mahufdz Ridwan (Salatiga), KH Masruri Mughni (Brebes), KH Azhari Abta (Yogya), KH Muchlas Dimyati, KH Thantowi Musyadad (Garut), KH Aziz Mansyur (Jombang), KH Miftahul Achyar (Surabaya), dan KH Sadid Jauhari (Probolinggo).
Pada acara itu, terlihat Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua DPW PKB Jawa Tengah Abdul Kadir Karding. Namun, dua politisi muda ini tidak masuk ke dalam arena pertemuan para ulama sepuh itu. Mereka hanya duduk bawah tenda di halaman bawah. (sam/nam)
Para kiai dalam acara Silaturahmi Nasional Ulama NU yang dihadiri sekitar yang digelar di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Tuntang, Semarang, Senin (12/1) lalu mengingatkan para kader NU yang terjun dalam bidang politik untuk mematuhi sembilan pedoman berpolitik warga NU.
Para ulama menyoroti ulah sebagian warga NU yang terjun ke politik praktis yang dalam praktik tindakannya justru melenceng dari cita-cita NU.<>
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan kepada warga NU yang berpolitik itu. Namun, mereka langgar juga. Memang tidak ada sanksinya secara tegas. NU itu bukan negara sehingga jelas tidak memiliki polisi. Sanksinya hanya sanksi moral,” kata KH Musthofa Bisri (Gus Mus) membacakan hasil silaturrahmi.
Meski pelanggaran itu selalu terulang setiap menjelang pemilu, kata kiai asal Rembang itu, para ulama juga senantiasa mengingatkan para warga NU yang terjun ke politik agar selalu mentaati pedoman berpolitik yang berisi sembilan butir sesuai hasil Muktamar XVIII di Yogyakarta.
Salah satu pedoman perpolitik, pada butir kedelapan, menyebutkan bahwa “Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;” (9 butir pedoman klik selengkapnya di rubrik Taushiyah, red).
Dalam silaturrahmi nasional itu para ulama menyerukan bagi semua pihak yang aktif berpolitik untuk selalu membangun persatuan. Dalam pernyataan yang dibacakan Gus Mus, para ulama menyerukan kepada warga NU agar tidak menghabiskan semua energinya untuk kegiatan politik praktis.
Pertemuan itu dihadiri belasan kiai sepuh karismatik dari beberapa daerah, seperti KH Munif Zuhri (Demak), KH Dimyati Rois (Kendal), KH Mahufdz Ridwan (Salatiga), KH Masruri Mughni (Brebes), KH Azhari Abta (Yogya), KH Muchlas Dimyati, KH Thantowi Musyadad (Garut), KH Aziz Mansyur (Jombang), KH Miftahul Achyar (Surabaya), dan KH Sadid Jauhari (Probolinggo).
Pada acara itu, terlihat Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua DPW PKB Jawa Tengah Abdul Kadir Karding. Namun, dua politisi muda ini tidak masuk ke dalam arena pertemuan para ulama sepuh itu. Mereka hanya duduk bawah tenda di halaman bawah. (sam/nam)
