Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh FPI akan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Ansor berpendapat bahwa tindakan (kekerasan) ini merupakan preseden buruk yang akan mengancam kebebasan berpendapat. Karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tegas dengan membubarkan FPI dan kelompok lain yang bertindak anarkis dan tidak beradab,“ kata Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, A Malik Haramain, kepada NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/5)

Pernyataan tegas tersebut menyusul aksi penyerangan terhadap LSM Fahmina Institute di Cirebon (21/5/06) dan pembubaran paksa dialog antaragama yang berujung pada pengusiran terhadap mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Purwakarta, Jawa Barat (23/5/06).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi pimpinan Habib Rizieq itu, kata Malik, sama sekali tidak ada dasar pembenarnya. “Apapun alasan dan argumentasinya, tindakan itu tidak dapat dibenarkan. FPI dan kawan-kawan sudah keterlaluan. Ansor mengutuk dan menentang keras tindakan tersebut,“ tegasnya.

Perbedaan pendapat, kata Malik, tidak harus diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. “Dengan cara dialog kan bisa, tidak perlu pake kekerasan dan intimidasi segala,“ ujarnya.

Untuk itu, Malik meminta aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Menurutnya, FPI tidak hanya sekali melakukan tindakan kekerasan serupa. “FPI sudah melakukan hal ini (tindakan kekerasan) berkali-kali,“ tandasnya.

Tak cukup dengan mendesak tindakan tegas kepolisian, Malik meminta FPI agar meminta maaf secara terbuka kepada Gus Dur, para ulama NU atas tindakan yang dinilai tidak beradab dan telah melukai hati para ulama itu.

Jika FPI dan kelompok lain yang kerap melakukan kekerasan tidak bisa merubah sikapnya, Malik tidak menjamin nantinya akan muncul reaksi balik dari elemen lain. (rif)