Blora, NU Online
Keinginan 426 Kepala Madrasah Diniyah di Kabupaten Blora untuk memiliki Perda tentang Madin ternyata mendapat sambutan dari berbagai pihak. Dukungan itu datang dari kantor Kemenag, dinas pendidikan pemuda dan olahraga, MUI, anggota DPRD Blora dan anggota DPRD Jawa Tengah. <>

Dukungan itu terungkap saat halaqoh Menggagas Regulasi Wajib Belajar pada Madrasah Diniyah di Kabupaten Blora di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Khozinatul Ulum Blora. Halaqoh itu dihadiri 426 kepala madin di Blora, sejumlah kiai, pejabat, akademisi dan tokoh masyarakat.

”Kalau memang perda madin bisa memperkuat pendidikan nasional, kenapa tidak,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, H Selamet Pamudji SH Mhum. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, H Abdulloh Aminudin mendukung keinginan 426 kepala madin yang menginginkan sebuah perda. Perda tersebut diharapkan bisa berdampak positif bagi pembangunan moral generasi ke depan.
 
”Biar cepat terwujud, saya sarankan agar Forum Kerjasama Madin segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan,” ungkapnya. 

Menurutnya, kalau perda madin menjadi inisiatif dewan, dalam pandangannya dibutuhkan kerja ekstra. Karena, harus menyamakan visi 45 anggota dewan. 

Hal yang sama dikatakan anggota DPRD Jawa Tengah, H Abdul Azis MSi. Kalau boleh memabndingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, dalam pananganan madin, Jawa Tengah bisa dikatakan tertinggal. Kondisi ini terjadi karena goepolitiknya berbeda. Karena itu, diperlukan perjuangan dan kerja keras untuk mewujudkan perda madin di Blora.

”Kami siap mendukung perda madin, khususnya perda madin di Kabupaten Blora,” ungkapnya.  



Redaktur     : Syaifullah Amin
Kontributor : Sholihin Hasan