Jakarta, NU Online
Menyusul letusan Gunung Merapi Yogyakarta yang makin mengganas, sehingga ditutupnya penerbangan Adi Sumarmo dan Adi Soetjipto Yogyakarta, maka penerbangan calhaj asal kedua daerah tersebut dialihkan ke Bandara Juanda Surabaya. Pengalihan penerbangan ini sebagai konsekuensi bencana dan bersifat darurat.
Namun, segala bentuk biaya pengalihan tersebut ditanggung oleh Garuda Indonesia (GIA). “Itu secara otomatis dialihkan ke Juanda Surabaya dan semua jenis pembiyaan ditanggung Garuda,”kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (5/11).
<>
Karena itu menurut Sebastian Salang, koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) kalau DPR tetap ke Makkah, "Ini soal kepekaan dan nurani, kalau punya hati dan nurani mestinya membantu mengurangi atau meringankan beban penderitaan rakyat,”katanya.
Menurutnya untuk yang mengawasi haji, saat ini sudah ada Kementerian Agama. Lagipula pengawasan yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah kurang efektif. "Ya mestinya DPR tahu tentang prioritas kerja, yang semestinya diprioritaskan yang menangani bencana,"katanya.
Saat ini masih banyak masalah yang belum bisa dibereskan terkait bencana, mulai dari Wasior, Mentawai, dan Merapi. "Mestinya DPR berkonsentrasi untuk bencana, rakyat yang terkena bencana lebih membutuhkan bantuan,"ujar Sebastian. Rombongan haji ini terdiri dari 64 orang, dengan 25 di antaranya tim pengawas Haji yang berangkat pada 9-21 November. Kalau mereka tetap ngotot pergi ke Makkah, maka mereka dinilai sudah tidak berpihak kepada rakyat.(amf)
Menyusul letusan Gunung Merapi Yogyakarta yang makin mengganas, sehingga ditutupnya penerbangan Adi Sumarmo dan Adi Soetjipto Yogyakarta, maka penerbangan calhaj asal kedua daerah tersebut dialihkan ke Bandara Juanda Surabaya. Pengalihan penerbangan ini sebagai konsekuensi bencana dan bersifat darurat.
Namun, segala bentuk biaya pengalihan tersebut ditanggung oleh Garuda Indonesia (GIA). “Itu secara otomatis dialihkan ke Juanda Surabaya dan semua jenis pembiyaan ditanggung Garuda,”kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (5/11).
<>
Karena itu menurut Sebastian Salang, koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) kalau DPR tetap ke Makkah, "Ini soal kepekaan dan nurani, kalau punya hati dan nurani mestinya membantu mengurangi atau meringankan beban penderitaan rakyat,”katanya.
Menurutnya untuk yang mengawasi haji, saat ini sudah ada Kementerian Agama. Lagipula pengawasan yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah kurang efektif. "Ya mestinya DPR tahu tentang prioritas kerja, yang semestinya diprioritaskan yang menangani bencana,"katanya.
Saat ini masih banyak masalah yang belum bisa dibereskan terkait bencana, mulai dari Wasior, Mentawai, dan Merapi. "Mestinya DPR berkonsentrasi untuk bencana, rakyat yang terkena bencana lebih membutuhkan bantuan,"ujar Sebastian. Rombongan haji ini terdiri dari 64 orang, dengan 25 di antaranya tim pengawas Haji yang berangkat pada 9-21 November. Kalau mereka tetap ngotot pergi ke Makkah, maka mereka dinilai sudah tidak berpihak kepada rakyat.(amf)
