Surabaya, NU Online
Satu materi usulan pada Muskerwil PWNU Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (8/3) untuk dibawa ke Muktamar NU ke-32 di Makasar, yakni, pentingnya NU saat ini dan ke depan membangun sayap politik (parpol) yang jelas komitmennya terhadap kaum nahdliyin.
"Keberadaan PKB termasuk yang menjadi pembahasan utama dalam muskerwil ini agar ditinjau kembali sebagai sayap politik NU. Ini pernah dibahas saat pertemuan ulama se-Indonesia di kantor PWNU Jatim pada 10 Februari lalu dan merekomendasikan kepada PBNU agar menyelesaikan konflik berkepanjangan di tubuh PKB dalam muktamar," kata Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah (Fospida) NU Jatim, Hasan Aminuddin.<>
Ketua DPW PKB Jatim kubu Gus Dur ini juga tidak setuju adanya opsi yang ditawarkan Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar untuk menyatukan semua parpol berbendera NU (termasuk PKB, PKNU dan PPNUI) menjadi satu bernama PKB.
"Saya tidak setuju penggabungan itu. Ini karena hanya PKB, parpol yang benar-benar dilahirkan dari rahim NU. Biarkan ada orang NU yang aktif di parpol selain PKB, itu sebagai demokratisasi," tuturnya seperti dilansir beritajatim.com.
Bupati Probolinggo yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo ini menegaskan, pembahasan rekonsiliasi PKB harus dilakukan dalam arena muktamar sesuai AD/ART, bukan di luar muktamar.
"Selama ini, saya diundang untuk melakukan transaksi politik. Saya ditawari jadi pengurus ini itu dan saya diklaim masih bagian dari mereka (PKB kubu Muhaimin, red)," ujarnya.
Hasan mengharapkan, adanya parpol baru yang dilahirkan NU melalui Muktamar NU ke-32 di Makasar sebagai sayap politik pengganti PKB. "Sepanjang itu keputusan muktamar, saya secara pribadi dan teman-teman PKB lainnya siap hijrah kep parpol baru yang dilahirkan NU," imbuhnya.
Ketua Tanfidz PWNU Jatim KH Hasan Mutawakil Alallah menegaskan, materi politik tentang PKB akan dibahas dalam muskerwil saat ini. Artinya, masih belum ada kesepakatan dari PCNU se-Jatim untuk membawa masalah PKB ke muktamar.
Pihaknya menginginkan islah (rekonsiliasi) di konflik internal PKB diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur pengadilan. "Itu memang kalau PKB masih ingin menjadi sayap politik NU, di samping parpol lainnya," tegasnya. (mad)
Satu materi usulan pada Muskerwil PWNU Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (8/3) untuk dibawa ke Muktamar NU ke-32 di Makasar, yakni, pentingnya NU saat ini dan ke depan membangun sayap politik (parpol) yang jelas komitmennya terhadap kaum nahdliyin.
"Keberadaan PKB termasuk yang menjadi pembahasan utama dalam muskerwil ini agar ditinjau kembali sebagai sayap politik NU. Ini pernah dibahas saat pertemuan ulama se-Indonesia di kantor PWNU Jatim pada 10 Februari lalu dan merekomendasikan kepada PBNU agar menyelesaikan konflik berkepanjangan di tubuh PKB dalam muktamar," kata Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah (Fospida) NU Jatim, Hasan Aminuddin.<>
Ketua DPW PKB Jatim kubu Gus Dur ini juga tidak setuju adanya opsi yang ditawarkan Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar untuk menyatukan semua parpol berbendera NU (termasuk PKB, PKNU dan PPNUI) menjadi satu bernama PKB.
"Saya tidak setuju penggabungan itu. Ini karena hanya PKB, parpol yang benar-benar dilahirkan dari rahim NU. Biarkan ada orang NU yang aktif di parpol selain PKB, itu sebagai demokratisasi," tuturnya seperti dilansir beritajatim.com.
Bupati Probolinggo yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo ini menegaskan, pembahasan rekonsiliasi PKB harus dilakukan dalam arena muktamar sesuai AD/ART, bukan di luar muktamar.
"Selama ini, saya diundang untuk melakukan transaksi politik. Saya ditawari jadi pengurus ini itu dan saya diklaim masih bagian dari mereka (PKB kubu Muhaimin, red)," ujarnya.
Hasan mengharapkan, adanya parpol baru yang dilahirkan NU melalui Muktamar NU ke-32 di Makasar sebagai sayap politik pengganti PKB. "Sepanjang itu keputusan muktamar, saya secara pribadi dan teman-teman PKB lainnya siap hijrah kep parpol baru yang dilahirkan NU," imbuhnya.
Ketua Tanfidz PWNU Jatim KH Hasan Mutawakil Alallah menegaskan, materi politik tentang PKB akan dibahas dalam muskerwil saat ini. Artinya, masih belum ada kesepakatan dari PCNU se-Jatim untuk membawa masalah PKB ke muktamar.
Pihaknya menginginkan islah (rekonsiliasi) di konflik internal PKB diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur pengadilan. "Itu memang kalau PKB masih ingin menjadi sayap politik NU, di samping parpol lainnya," tegasnya. (mad)
