Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor mendukung langkah pemerintah untuk membatasi perdagangan langsung dengan Malaysia, semata-mata untuk mengantisipasi konflik blok Ambakat yang berkepanjangan.
"Kita mendukung langkah pemerintah itu demi mengantisipasi kemungkinan buruk," kata Sekjen Pengurus Pusat GP Ansor, Malik Haramain, saat ditanya sikap Ansor soal konflik blok Ambalat, di Jakarta, Senin (8/6).<>
Menurut Malik, bukan hanya pembatasan perdagangan, namun kalau perlu meninjau ulang hubungan bilateral dengan Malaysia. "Bisa saja membekukan sementara hubungan perdagangan, bukan pemutusan hubungan diplomatik. Sebab, tindakan Malaysia yang sudah berkali-kali melanggar kedaulatan NKRI merupakan pelecehan," katanya.
Ia mengatakan, tindakan Tentara Nasional Diraja Malaysia itu sudah melecehkan kedaulatan Indonesia, karena itu GP Ansor meminta pemerintah mengambil sikap tegas dan efektif.
Saat didesak sikap tegas yang bagaimana, Malik mengatakan bisa saja melayangkan surat protes kepada kedutaan besar Malaysia atau mengadukan kelakuan Malaysia itu kepada Mahkamah Internasional (MI). "Sudah jelas, Ambalat masuk wilayah NKRI sesuai dengan hukum internasional," katanya.
Malik khawatir jika pemerintah tak cepat menanggapi kasus Ambalat ini, masyarakat bisa terpancing provokasi dan bertindak sendiri-sendiri. "Ini masalahnya bersinggungan dengan martabat bangsa yang sudah dilecehkan oleh pihak lain," terangnya.
Ia menambahkan, bila memang diminta Ansor siap mengirimkan kader terbaiknya, yakni Banser untuk dilatih sebagai sukarelawan yang siap maju ke garis depan. "Kalau memang diminta, tentunya Banser siap dilatih dan bekerja sama dengan TNI ke garis depan," katanya.
Namun demikian, lanjut Malik, Ansor lebih mendorong kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi intensif dengan Malaysia, demi menyejukkan kawasan regional di Asia. "Kita ingin pemerintah lebih intens melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia," katanya. (ant/rif)
Gerakan Pemuda Ansor mendukung langkah pemerintah untuk membatasi perdagangan langsung dengan Malaysia, semata-mata untuk mengantisipasi konflik blok Ambakat yang berkepanjangan.
"Kita mendukung langkah pemerintah itu demi mengantisipasi kemungkinan buruk," kata Sekjen Pengurus Pusat GP Ansor, Malik Haramain, saat ditanya sikap Ansor soal konflik blok Ambalat, di Jakarta, Senin (8/6).<>
Menurut Malik, bukan hanya pembatasan perdagangan, namun kalau perlu meninjau ulang hubungan bilateral dengan Malaysia. "Bisa saja membekukan sementara hubungan perdagangan, bukan pemutusan hubungan diplomatik. Sebab, tindakan Malaysia yang sudah berkali-kali melanggar kedaulatan NKRI merupakan pelecehan," katanya.
Ia mengatakan, tindakan Tentara Nasional Diraja Malaysia itu sudah melecehkan kedaulatan Indonesia, karena itu GP Ansor meminta pemerintah mengambil sikap tegas dan efektif.
Saat didesak sikap tegas yang bagaimana, Malik mengatakan bisa saja melayangkan surat protes kepada kedutaan besar Malaysia atau mengadukan kelakuan Malaysia itu kepada Mahkamah Internasional (MI). "Sudah jelas, Ambalat masuk wilayah NKRI sesuai dengan hukum internasional," katanya.
Malik khawatir jika pemerintah tak cepat menanggapi kasus Ambalat ini, masyarakat bisa terpancing provokasi dan bertindak sendiri-sendiri. "Ini masalahnya bersinggungan dengan martabat bangsa yang sudah dilecehkan oleh pihak lain," terangnya.
Ia menambahkan, bila memang diminta Ansor siap mengirimkan kader terbaiknya, yakni Banser untuk dilatih sebagai sukarelawan yang siap maju ke garis depan. "Kalau memang diminta, tentunya Banser siap dilatih dan bekerja sama dengan TNI ke garis depan," katanya.
Namun demikian, lanjut Malik, Ansor lebih mendorong kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi intensif dengan Malaysia, demi menyejukkan kawasan regional di Asia. "Kita ingin pemerintah lebih intens melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia," katanya. (ant/rif)
