Jakarta, NU Online
Kerusuhan massal yang terjadi di Tuban, Sabtu (29/5) lalu, diduga kuat karena adanya kecurangan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung Kamis (27/4). Demikian mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Jum’at (5/5).

Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Muktamar Semarang itu menuding tindakan perusakan massa di Tuban akibat adanya kecurangan dalam penghitungan suara dalam pilkada.

"Itu akibat kecurangan oleh salah satu calon bupati yang didukung oleh KPU Daerah setempat," ungkapnya.

Di antara kecurangan lain yang terjadi, lanjut Gus Dur,  juga tidak terdaftarnya 200 ribu wagra Tuban dalam pilkada dan disinyalir ada sebagaian pemilih yang berasal dari daerah lain yang turut memberikan suara.

Dalam kesempatan itu, Gus Dur mendesak agar Bupati Tuban Haeny Relawati dan suaminya Ali Hasan serta Ketua KPUD Suwito Kamani segera dibawa ke meja hijau untuk diperiksa. ”Tangkap tiga orang ini yang bikin susah warga daerah,”  ungkapnya.

Gus Dur juga mengatakan,  tim investigasi PKB Jatim akan didatangkan guna  melakukan penelusuran secara mendalam terkait aksi kerusuhan lalu.  ”Kita akan mendatangkan tim investigasi PKB Jatim dengan disertai pengacara yang terkenal yang dinilai sanggup untuk mengemban tugas ini,” paparnya.

Seperti dilaporkan, massa pendukung calon bupati yang kalah, pasangan Noor Nahar Husein-Go Tjong Ping, yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tak menerima kekalahan itu.

Mereka kemudian pada Sabtu (29/4) pagi melampiaskan kekecewaannya dengan membakar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, Pendopo Kabupaten Tuban, sebuah hotel, dua rumah pribadi, 12 mobil, dan sebuah kantor properti yang kesemuanya milik Bupati Tuban Ny Haeny Relawati. (dar)