Jakarta, NU Online
Runtuhnya nilai rupiah diatas 10.000 per dolar Amerika yang menimbulkan dampak ekonomi luas dinilai oleh Gus Dur akibat pemerintah tak dipercaya lagi oleh rakyat sehingga para pengusaha lari dari Indonesia.

“Ini karena masalah moral, Spekulasi itu sudah lama ada. Korupsi tidak diapa-apakan, sepertinya dibiarkan. Kenapa, karena pemerintah tidak tahu dari mana memulai. Ini factor utamanya,” tandasnya diharapan para wartawan dalam konferensi press di Gd. PBNU (25/8).

Walaupun sudah dibentuk KPK dan Tim Task Tipikor, tetapi ketua dewan syuro PKB tersebut menganggap pemberantasan korupsi sampai sekarang ini belum terkonsep dan masih dilakukan secara sporadis. Berbagai persoalan negara belum ditangani dengan baik.

Semua hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan hanya SBY saja. Pemerintah sengaja atau tak sengaja juga telah mengatakan kebohongan. Mereka telah mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan sedangkan sampai detik ini belum ada perubahan sama sekali.

“Sampai saat ini tidak ada kedaulatan hukum. Kalau hal itu tidak ada, ya tidak ada demokrasi, walau ada pemilu seribu kali ya tak ada demokrasi,” imbuhnya.

Mantan ketua umum PBNU tersebut juga menilai Menko pemerkonomian Aburizal Bakri yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ekonomi Negara kinerjanya juga dianggap sangat tidak memuaskan. Sejak pengumuman kabinet, Gus Dur mengaku sudah tidak yakin mereka tidak akan jalan.

“Kinerja Aburizal Bakri kosong, yang ngatur ekonomi harus jujur lebih dahulu. Kalau orang takut menteri di bidang ekonomi curang kan orang tak mau lagi urusan dengan negara,” tegasnya.

Kurs rupiah yang semakin turun terhadap mata uang asing akan menimbulkan berbagai persoalan baru. Harga BBM semakin mahal, listrik juga akan semakin sering byar pet. Semakin banyak industri yang tutup yang menimbulkan pengangguran baru. “Ekonomi akan ambruk dan politik juga pasti kena,” tegasnya.(mkf)