Kairo, NU Online
Dua kelompok bertikai di Palestina, Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah (Hamas) dan Fatah, direncanakan akan melakukan perundingan di Kairo, Mesir, akhir bulan ini. Sebuah sumber Palestina menyatakan hal itu, Rabu (8/10) kemarin.
Kantor berita Mesir, MENA, memberitakan perundingan-perundingan yang akan ditengahi Mesir itu akan membentuk satu pemerintah persatuan yang diperkirakan akan diselenggarakan pada 25 Oktober.<>
Sumber itu mengatakan, satu delegasi Hamas, yang berada di Kairo untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin intelijen Mesir, Omar Soleiman, meminta diselenggarakan pertemuan bilateral yang diperantarai Mesir sebelum satu pertemuan lengkap yang diperkirakan akan diselenggarakan pertengahan pertama November.
Satu delegasi anggota senior Hamas tiba di Kairo, Selasa, untuk berunding dengan para pejabat Mesir menyangkut rekonsiliasi nasional, termasuk penghentian pergolakan kekuasaan Hamas-Fatah di Gaza dan Tepi Barat.
Deputi Ketua Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk, menyebut perundingan-perundingan delegasi itu dengan Soleiman sebagai "positif."
Menurut dia, kedua pihak bertukar-pikiran secara terbuka dan sikap-sikap mereka sangat dekat. “Pertemuan itu adalah satu langkah baik yang mungkin mempersiapkan kami mencapai rekonsiliasi," katanya.
Perundingan Soleiman dengan gerakan Islam Hamas itu dilakukan setelah serangkaian pertemuan yang difasilitasi pemerintah Mesir dengan berbagai faksi Palestina termasuk gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
"Kami sepakat dengan pandangan Mesir untuk membentuk satu pemerintah persatuan yang menyatukan rakyat Palestina, dan untuk ... mempelajari bagaimana memanfaatkan tahap ini untuk langkah ke depan," kata Abu Marzouk.
Usulan Mesir itu bertujuan untuk menyatukan semua kelompok Palestina dan mengakhiri persaingan antara Fatah dan Hamas, yang berlangsung sejak gerakan Islam itu menguasai Jalur Gaza tahun 2007.
Usulan-usulan itu menyerukan pembentukan satu pemerintah baru yang terdiri hanya tokoh-tokoh independen, menyusun kembali pasukan keamanan Palestina, mengakhiri pengambilalihan Hamas atas Jalur Gaza dan mereformasi Organisasi Pembebasan Palestina.
Usulan-usulan itu menyerukan pemilihan presiden baru dan parlemen dalam bulan-bulan mendatang di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Mesir bertindak sebagai penengah antara dua faksi, yang berseteru sejak kelompok Islam itu menguasai Jalur Gaza tahun 2007. (ant)
Dua kelompok bertikai di Palestina, Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah (Hamas) dan Fatah, direncanakan akan melakukan perundingan di Kairo, Mesir, akhir bulan ini. Sebuah sumber Palestina menyatakan hal itu, Rabu (8/10) kemarin.
Kantor berita Mesir, MENA, memberitakan perundingan-perundingan yang akan ditengahi Mesir itu akan membentuk satu pemerintah persatuan yang diperkirakan akan diselenggarakan pada 25 Oktober.<>
Sumber itu mengatakan, satu delegasi Hamas, yang berada di Kairo untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin intelijen Mesir, Omar Soleiman, meminta diselenggarakan pertemuan bilateral yang diperantarai Mesir sebelum satu pertemuan lengkap yang diperkirakan akan diselenggarakan pertengahan pertama November.
Satu delegasi anggota senior Hamas tiba di Kairo, Selasa, untuk berunding dengan para pejabat Mesir menyangkut rekonsiliasi nasional, termasuk penghentian pergolakan kekuasaan Hamas-Fatah di Gaza dan Tepi Barat.
Deputi Ketua Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk, menyebut perundingan-perundingan delegasi itu dengan Soleiman sebagai "positif."
Menurut dia, kedua pihak bertukar-pikiran secara terbuka dan sikap-sikap mereka sangat dekat. “Pertemuan itu adalah satu langkah baik yang mungkin mempersiapkan kami mencapai rekonsiliasi," katanya.
Perundingan Soleiman dengan gerakan Islam Hamas itu dilakukan setelah serangkaian pertemuan yang difasilitasi pemerintah Mesir dengan berbagai faksi Palestina termasuk gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
"Kami sepakat dengan pandangan Mesir untuk membentuk satu pemerintah persatuan yang menyatukan rakyat Palestina, dan untuk ... mempelajari bagaimana memanfaatkan tahap ini untuk langkah ke depan," kata Abu Marzouk.
Usulan Mesir itu bertujuan untuk menyatukan semua kelompok Palestina dan mengakhiri persaingan antara Fatah dan Hamas, yang berlangsung sejak gerakan Islam itu menguasai Jalur Gaza tahun 2007.
Usulan-usulan itu menyerukan pembentukan satu pemerintah baru yang terdiri hanya tokoh-tokoh independen, menyusun kembali pasukan keamanan Palestina, mengakhiri pengambilalihan Hamas atas Jalur Gaza dan mereformasi Organisasi Pembebasan Palestina.
Usulan-usulan itu menyerukan pemilihan presiden baru dan parlemen dalam bulan-bulan mendatang di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Mesir bertindak sebagai penengah antara dua faksi, yang berseteru sejak kelompok Islam itu menguasai Jalur Gaza tahun 2007. (ant)
