Jakarta, NU Online
Sebagai kompensasi dari kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat diberikan subsidi dalam berbagai bentuk seperti bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infrastruktur dan lainnya.
Untuk mengawasi pelaksanaan bantuan subsidi tersebut, PBNU juga dilibatkan oleh pemerintah. Namun demikian bukan berarti dengan ikut mengawasi subsidi BBM, PBNU juga menyetujui kenaikan tersebut.
<>“Kita dari awal menolak kenaikan BBM dan sampai sekarang juga tetap menolak. Kita turut mengawasi agar bantuan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak diselewengkan. Jangan sampai masyarakat yang sudah jatuh tertimpa tangga pula,” tandas Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Selasa.
Ditambahkannya bahwa kalau PBNU tidak bisa melakukan semua, tak berarti ditinggalkan seluruhnya. Karena itulah, keikutsertaan PBNU dalam pengawasan BBM adalah sebagai bagian dari memperjuangkan rakyat tersebut.
Kenaikan BBM yang selangit tersebut diakui sendiri oleh Hasyim sangat memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan antara 20-30 ribu per hari. ”Tukang batu di pesantren saya gajinya 20 ribu per bulan, sementara ongkos transportasi pulang pergi 11 ribu. Gimana mereka bisa hidup dengan uang 9 ribu per hari dengan keluarganya. Itupun mereka kerjanya tak tiap hari. Lalu bagaimana pula yang pengangguran bisa hidup,” paparnya.
Saat ini demo-demo menolak kenaikan BBM sudah mereka tak seperti masa-masa awal kenaikan. Namun demikian, Hasyim berpendapat bahwa diamnya masyarakat ini bukan berarti mereka sudah menyetujui kenaikan BBM, akan tetapi mereka telah lelah untuk menjerit.
Dengan adanya penurunan harga harga minyak di pasar internasional, mantan ketua PWNU Jatim tersebut meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM, terutama untuk minyak tanah, bensin untuk kendaraan umum dan solar untuk nelayan.
”Kenaikan harga minyak dari 45 dolar menjadi 70 dolar per barel, masak minyak tanah naik dari harga 700 rupiah naik menjadi 2.400 rupiah, atau tiga kali lipatnya, mestinya ya sedikit diatas seribu. Dengan turunya harga minyak dunia, minyak tanah harusnya kembali dibawah seribu rupiah per liter,” imbuhnya.
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang tersebut kembali mengusulkan penggunaan sistem kartu elektronik yang telah disampaikan oleh PBNU kepada pemerintah untuk memberi subsidi kepada sektor transportasi dan nelayan.
Dengan sistem ini, setiap kendaraan umum diberi kartu elektronik untuk membeli BBM dengan harga khusus dan dengan batasan jumlah tertentu setiap harinya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
Sementara itu untuk mobil pribadi, ditetapkan harga sesuai dengan standard harga internasional. PBNU menghitung jika metode ini ditetapkan akan bisa dihemat 130 Trilyun rupiah per tahun. ”Di tingkat menterinya Ok, tapi ketika kita sampaikan ke wapres saat berkunjung ke sini dijawabnya tidak bisa karena pemerintah sudah memiliki mekanisme sendiri,” tandasnya.(mkf)
