CAPRES/CAWAPRES
Ketua Umum PBNU non aktif, KH Hasyim Muzadi mengatakan warga NU secara demokratis dibebaskan untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres dalam pemilihan 5 Juli mendatang.
"Ulama dan warga NU secara demokratis boleh memilih siapa pun, jadi tidak ada ikatan struktural dalam pemilihan Presiden dan Wapres," katanya di sela-sela pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong di Bangkalan, Madura, Rabu.
Cawapres dari PDI-P itu mengatakan sejak dahulu di dalam warga NU itu telah dilakukan demokratisasi sehingga tidak pernah warga NU itu terfokus dalam satu kepentingan politik praktis.
"Dalam Pemilu legislatif lalu, PKB mendapat 10 juta, PPP mendapat sembilan juta, itu 'kan orang NU semua, Golkar juga banyak orang NU, terutama di luar Jawa, jadi bukan perpecahan, ini demokratisasi, jadi hubungan NU langsung ke bangsa yang plural," katanya.
Menanggapi munculnya kandidat Capres dan Cawapres dari NU, dia mengatakan hal itu merupakan hal yang bagus karena berarti orang NU laku dimana-mana, sementara secara demokratis orang NU dibebaskan memilih dan tidak ada paksaan apa-apa.
Ditanya apa dirinya yakin warga Madura akan memilih dirinya, Hasyim mengatakan hal itu bukan masalah keyakinan, namun masalah ihtiar. "Jadi ini upaya, bukan masalah keyakinan. Ya, semoga saja," katanya.
Menanggapi dukungan terhadap dirinya setelah dinon-aktifkan dari jabatan Ketua Umum PBNU dengan Plh Ketua Umum PBNU Masdar F Mas'udi, ia mengatakan dukungan warga NU tidak akan berpengaruh karena hal itu merupakan aturan.
"Saya justru berterima kasih, karena NU sudah bisa menegakkan aturan yang semestinya," katanya.
Dia mengatakan semua calon legislatif dan eksekutif aturannya harus non aktif. "Kalau merangkap dengan pimpinan partai politik, dia harus mundur, jadi kalau itu dilakukan sama saja dengan menegakkan aturan yang sebenarnya," katanya.
Hasyim mengatakan ketika ada calon calon legislatif dirinya juga menandatangani surat-surat non aktif dari sekian banyak pengurus-pengurus PBNU yang menjadi caleg, baik di Golkar, PDI-P maupun PKB.
Tentang kehadirannya dalam pencanangan bulan bhakti gotong royong, dia mengatakan dirinya hadir sebagai warga negara biasa, karena itu dirinya tidak duduk di depan bersama para pejabat.
"Kalau acara bersilaturahim dengan alim ulama bisa duduk di depan, ini acara kenegaraan saya tidak boleh. Kalau saya ke Madura dikatakan berkampanye, itu yang mengatakan orang lain," katanya.
Hingga kini, di PBNU tercatat masih ada beberapa pengurus yang masih rangkap jabatan, diantaranya Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dengan anggota Dewan Syuro DPP PKB dan Ketua Umum PP GP Ansor H Saifullah Yusuf dengan Sekjen DPP PKB.(mkf/an)
Ketua Umum PBNU non aktif, KH Hasyim Muzadi mengatakan warga NU secara demokratis dibebaskan untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres dalam pemilihan 5 Juli mendatang.
"Ulama dan warga NU secara demokratis boleh memilih siapa pun, jadi tidak ada ikatan struktural dalam pemilihan Presiden dan Wapres," katanya di sela-sela pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong di Bangkalan, Madura, Rabu.
Cawapres dari PDI-P itu mengatakan sejak dahulu di dalam warga NU itu telah dilakukan demokratisasi sehingga tidak pernah warga NU itu terfokus dalam satu kepentingan politik praktis.
"Dalam Pemilu legislatif lalu, PKB mendapat 10 juta, PPP mendapat sembilan juta, itu 'kan orang NU semua, Golkar juga banyak orang NU, terutama di luar Jawa, jadi bukan perpecahan, ini demokratisasi, jadi hubungan NU langsung ke bangsa yang plural," katanya.
Menanggapi munculnya kandidat Capres dan Cawapres dari NU, dia mengatakan hal itu merupakan hal yang bagus karena berarti orang NU laku dimana-mana, sementara secara demokratis orang NU dibebaskan memilih dan tidak ada paksaan apa-apa.
Ditanya apa dirinya yakin warga Madura akan memilih dirinya, Hasyim mengatakan hal itu bukan masalah keyakinan, namun masalah ihtiar. "Jadi ini upaya, bukan masalah keyakinan. Ya, semoga saja," katanya.
Menanggapi dukungan terhadap dirinya setelah dinon-aktifkan dari jabatan Ketua Umum PBNU dengan Plh Ketua Umum PBNU Masdar F Mas'udi, ia mengatakan dukungan warga NU tidak akan berpengaruh karena hal itu merupakan aturan.
"Saya justru berterima kasih, karena NU sudah bisa menegakkan aturan yang semestinya," katanya.
Dia mengatakan semua calon legislatif dan eksekutif aturannya harus non aktif. "Kalau merangkap dengan pimpinan partai politik, dia harus mundur, jadi kalau itu dilakukan sama saja dengan menegakkan aturan yang sebenarnya," katanya.
Hasyim mengatakan ketika ada calon calon legislatif dirinya juga menandatangani surat-surat non aktif dari sekian banyak pengurus-pengurus PBNU yang menjadi caleg, baik di Golkar, PDI-P maupun PKB.
Tentang kehadirannya dalam pencanangan bulan bhakti gotong royong, dia mengatakan dirinya hadir sebagai warga negara biasa, karena itu dirinya tidak duduk di depan bersama para pejabat.
"Kalau acara bersilaturahim dengan alim ulama bisa duduk di depan, ini acara kenegaraan saya tidak boleh. Kalau saya ke Madura dikatakan berkampanye, itu yang mengatakan orang lain," katanya.
Hingga kini, di PBNU tercatat masih ada beberapa pengurus yang masih rangkap jabatan, diantaranya Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dengan anggota Dewan Syuro DPP PKB dan Ketua Umum PP GP Ansor H Saifullah Yusuf dengan Sekjen DPP PKB.(mkf/an)
