Jakarta, NU Online
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU bersiap mendirikan basis pengkaderan hingga tingkat terbawah, yakni di sekolah, madrasah dan pesantren. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi makin gencarnya gerakan Wahabi dan upaya ‘pelemahan’ paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
Strategi yang diambil adalah dengan mendirikan kepengurusan komisariat di setiap sekolah, madrasah dan pesantren se-Indonesia. Kepengurusan tersebut merupakan struktur terendah dalam organisasi IPNU dan IPPNU. Selama ini, struktur kepengurusan terendah hanya di tingkat pengurus anak ranting atau tingkat desa/kelurahan.<>
Ketua Pimpinan Pusat IPNU, Idy Muzayyad, mengatakan, sekolah atau madrasah dan pesantren merupakan basis paling nyata. Karena itu, proses pengkaderan pertama harus benar-benar dimulai dari ketiga lembaga pendidikan tersebut.
Pertimbangan lain, kata Idy, IPNU dan IPPNU merupakan ‘garda terdepan’ dalam hal pengkaderan NU. “Dengan adanya pengurus komisariat di sekolah, madrasah dan pesantren, basis pengkaderan NU menjadi nyata dan tidak lagi mengawang-awang,” terang Idy kepada NU Online di Jakarta, Kamis (11/6).
Untuk keperluan itu, IPNU dan IPPNU telah menyepakati kerja sama dengan badan otonom dan lembaga di bawah naungan NU yang membidangi masalah pendidikan dan pesantren, yakni, Lembaga Pendidikan Maarif NU dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI).
Kerja sama tersebut diharapkan agar didirikan pengurus komisariat di setiap sekolah atau madrasah yang berada di lingkungan LP Maarif NU. Hal serupa juga diharapkan dapat terwujud di semua pesantren yang berada di bawah naungan RMI.
“Harapan agar di setiap sekolah LP Ma’arif NU dan pesantren RMI berdiri pengurus komisariat IPNU dan IPPNU, sebenarnya bukanlah semata tuntutan yang bersifat organisatoris. Hal tersebut merupakan tuntutan sejarah bagi masa depan NU, melalui proses regenerasi dan kaderisasi NU,” papar Idy.
Ditambahkan Idy, upaya pendirian kepengurusan komisariat itu sudah siap dilaksanakan. Pihaknya kini sudah menerbitkan buku pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) program tersebut.
“Juklak pendirian komisariat diharapkan bisa menjadi ‘langkah awal yang baik’, untuk memperkuat gerakan IPNU di basisnya. Semoga keinginan agar NU tetap masih punya masa depan, tidak semata harapan tanpa kenyataan,” pungkasnya. (rif)
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU bersiap mendirikan basis pengkaderan hingga tingkat terbawah, yakni di sekolah, madrasah dan pesantren. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi makin gencarnya gerakan Wahabi dan upaya ‘pelemahan’ paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
Strategi yang diambil adalah dengan mendirikan kepengurusan komisariat di setiap sekolah, madrasah dan pesantren se-Indonesia. Kepengurusan tersebut merupakan struktur terendah dalam organisasi IPNU dan IPPNU. Selama ini, struktur kepengurusan terendah hanya di tingkat pengurus anak ranting atau tingkat desa/kelurahan.<>
Ketua Pimpinan Pusat IPNU, Idy Muzayyad, mengatakan, sekolah atau madrasah dan pesantren merupakan basis paling nyata. Karena itu, proses pengkaderan pertama harus benar-benar dimulai dari ketiga lembaga pendidikan tersebut.
Pertimbangan lain, kata Idy, IPNU dan IPPNU merupakan ‘garda terdepan’ dalam hal pengkaderan NU. “Dengan adanya pengurus komisariat di sekolah, madrasah dan pesantren, basis pengkaderan NU menjadi nyata dan tidak lagi mengawang-awang,” terang Idy kepada NU Online di Jakarta, Kamis (11/6).
Untuk keperluan itu, IPNU dan IPPNU telah menyepakati kerja sama dengan badan otonom dan lembaga di bawah naungan NU yang membidangi masalah pendidikan dan pesantren, yakni, Lembaga Pendidikan Maarif NU dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI).
Kerja sama tersebut diharapkan agar didirikan pengurus komisariat di setiap sekolah atau madrasah yang berada di lingkungan LP Maarif NU. Hal serupa juga diharapkan dapat terwujud di semua pesantren yang berada di bawah naungan RMI.
“Harapan agar di setiap sekolah LP Ma’arif NU dan pesantren RMI berdiri pengurus komisariat IPNU dan IPPNU, sebenarnya bukanlah semata tuntutan yang bersifat organisatoris. Hal tersebut merupakan tuntutan sejarah bagi masa depan NU, melalui proses regenerasi dan kaderisasi NU,” papar Idy.
Ditambahkan Idy, upaya pendirian kepengurusan komisariat itu sudah siap dilaksanakan. Pihaknya kini sudah menerbitkan buku pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) program tersebut.
“Juklak pendirian komisariat diharapkan bisa menjadi ‘langkah awal yang baik’, untuk memperkuat gerakan IPNU di basisnya. Semoga keinginan agar NU tetap masih punya masa depan, tidak semata harapan tanpa kenyataan,” pungkasnya. (rif)
