Brebes, NU Online
Jam’iyyatul Qurra’ wal Khuffazh (JQH), salah satu badan otonom di bawah naungan organisai Nahdlatul Ulama, diharap tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Oganisasi para ahli al-Qur’an ini sedinya tetap berkonsentrasi pada bidangnya sembari meningkatkan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara.

"Setelah menjadi badan otonom NU, Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffazh jangan sampai kejangkitan penyakit seperti banom yang lain. Jangan dijadikan kendaraan politik. Lihat saja Gerakan Pemuda Ansor yang anak kandung NU yang seperti itu. Juga jangan sampai seperti Muslimat NU (organisasi para ibu NU: red)," kata KH. Masruri Abdul Mughni dalam sambutan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) JQH III yang bertempat di lembaga pendidikan yang dipimpinnya, Pesantren Al-Hikmah, Brebes, Sabtu (18/3).

Sebelumnya JQH berstatus sebagai lembaga di bawah naungan organisasi NU yang lebih bersifat intruksional. Karena dinilai telah bisa mandiri dan mempunyai cabang seluruh Indonesia, pada Munasnya yang kedua tahun 1999 di Garut organisasi ini diizinkan menjadi badan otonom (Banom) NU. Beberapa kalangan khawatir diubahnya JQH menjadi badan otonom akan menjadikan organisasi ini kehilangan kendali.

"Para penghafal Al-Qur’an, para qari’ qari’ah (ahli seni membaca al-qur’an: red), dan para mufassir (ahli tafsir: red) adalah pembawa panji Islam. Kalau pembawa panjinya miring-miring, maka umatnya juga akan miring. Biar kita kena musibah, panji tidak boleh goyah, bendera harus tetap berkibar. Andaikan orang NU miring-miring biarkan JQH-nya tetap tegak. Jangan menjadi kendaraan politik," kata Kiai Masruri.

JQH didirikan pada tahun 1951 dan dipelopori oleh Menteri Agama ke-3 KH. Wachid Hasyim yang juga putra Rais Akbar NU KH. Hasyim Asy’ary. Organisasi ini adalah pelopor kegiatan perlombaan seni baca, hafal, dan tafsir al-Qur’an yang sat ini dikenal dengan Musabaqah Tilawatul Qur’an. (MTQ).

Pada kesempatan yang sama Ketua Pengurus Besar NU KH. Hasyim Muzadi menyatakan, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama selama ini hanya melihat MTQ sebatas perayaan-perayaan. Pemerintah diminta lebih aktif dalam memasilitasi JQH untuk bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an.

"Hari ini saya mengetuk hati pemerintah untuk lebih memperhatikan Jam'iyyatul Qurra' wal Huffadz. Selama ini yang tersentuh hanya perayaannya, bukan muatannya, mutiaranya. Kita berharap tidak hanya dibantu sedekah tetapi juga masuk dalam anggaran biaya,' kata Hasyim.

Ketua PBNU juga meminta JQH melakukan perbaikan-perbaikan intern terkait metode pendidikan al-Qur'an, peningkatan mutu keorganisasian, dan gerakannya. "Misalnya setelah hafal al-Qur'an jangan sampai hanya menunggu undangan atau kenduren. Yang lebih penting bukan sekedar menghafal al-Qur'an, tapi bisa memaknai dan bagaimana bisa bercerita kepada siapa pun, menunjukkan model keislaman dan ke-NU-an kita," Kata Hasyim. (nam)