Jakarta, NU Online
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arief Mudatsir Mandan menegaskan, sudah saatnya diakhiri upaya mempertentangkan ideologi negara Pancasila dengan Islam karena keduanya tidak perlu dipertentangkan dan saling melengkapi.

"Sila-sila dalam Pancasila sudah mencerminkan keanekaragaman atau pluralisme. Dengan demikian Pancasila sudah mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat," kata Arief di Jakarta, Rabu.

<>

Terkait dengan asas partai politik yang banyak menggunakan agama seperti Islam dan juga agama lain, Arief menyatakan partai politik berasas agama itu dalam kerangka memperkuat pluralisme dan sistem demokrasi.

Arief Mudatsir yang juga anggota Komisi I DPR ini menyatakan dalam konteks kebangsaan yang plural, sah saja partai politik mempunyai asas agama, nasionalis ataupun demokrasi dan  juga asas Pancasila. Di banyak negara Eropa dan Afrika, partai berasas agama (Islam atau Kristen) tidak masalah.

Karena itu, lanjutnya, dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia sudah saatnya Pancasila dan Islam tidak dipertentangkan dan upaya mempertentangkan harus diakhiri.

"Jika diamati, Pancasila itu sangat terbuka  dan telah menampung aspirasi keberagamaan seperti tercermin dalam Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya. 

Jaga keseimbangan

Arief Mudatsir yang sudah menyatakan siap sebagai kandidat Ketua Umum PPP pada muktamar 2007 juga menyatakan, PPP sebagai partai berasas Islam harus memperjuangkan toleransi dan pluralitas walaupun PPP sendiri berasaskan Islam.

PPP harus mengambil peranan dalam kondisi negara saat ini yang penuh dengan pertentangan antara Islam garis keras, demokrat dan  Pancasila serta agama. Intinya, PPP harus menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Arief yang kandidat Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (UI) ini, tugas PPP menjaga keseimbangan itu antara lain mengawal proses kelahiran sebuah UU agar tidak bertentangan dengan kehidupan keagamaan dan pluralitas bangsa Indonesia.

"Bila UU itu saling bertabrakan, bukan tidak mungkin menjadi potensi konflik yang besar," katanya.

Dalam kaitan ini PPP harus berdiri di garda terdepan  menjaga agar tidak terjadi diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kedua kekuatan ini --mayoritas dan minoritas-- harus berjalan sesuai kapasitas dan proporsinya. (ant/mkf)