Rembang, NU Online
KH Maemun Zubair punya gagasan mengatasi berbagai persoalan menyangkut hukum dan ekonomi di Indonesia. ''Kadang-kadang masyarakat mempertanyakan, kita punya ribuan sarjana hukum. Hampir setiap perguruan tinggi membuka fakultas hukum. Jurusannya pidana, perdata, dan lain-lain. Tetapi mengapa masih muncul juga keluhan hukum yang tidak adil, hukum hanya memihak yang kuat dan penguasa, hukum tidak melindungi rakyat kecil dan lemah?'' kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Lasem, Rembang itu.

Mungkin sudah saatnya dibuka fakultas hukum jurusan keadilan. ''Jadi nanti lulusannya sarjana-sarjana yang tidak hanya ahli hukum, tetapi betul-betul ahli dalam bidang keadilan,'' katanya sambil tertawa.

Gurauan itu disampaikan Mbah Mun, panggilan akrab Kiai Maemun, saat menerima silaturahmi Mayjen TNI Salim Mengga, kemarin. Salim yang mantan Kasdam IV/Diponegoro kini menjabat Wadan Kodiklat Mabes TNI di Bandung. Dia baru saja menerima Surat Keputusan Panglima TNI sebagai Pangdam XVI/Pattimura di Ambon.

Mbah Mun masih melanjutkan gurauannya, sekarang hampir semua perguruan tinggi membuka fakultas ekonomi jurusan manajemen, akuntansi, studi pembangunan, dan lain-lain. ''Berapa banyak sarjana dan master ekonomi yang sudah dilahirkan. Tetapi rakyat Indonesia tetap miskin, tidak makmur-makmur. Bagaimana kalau dibuka fakultas ekonomi jurusan kemakmuran?'' katanya sambil tertawa.

Memang, papar Ketua Dewan Pertimbangan Partai DPP PPP itu, untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, sampai sekarang tidak ada sekolahannya. ''Sampai sekarang juga tidak ada fakultas hukum yang membuka jurusan keadilan dan fakultas ekonomi jurusan kemakmuran. Artinya, dua hal keadilan dan kemakmuran itu masih harus terus diperjuangkan oleh para pengambil kebijakan di seluruh tingkatan,'' katanya. (Agus Fathuddin Yusuf-29t)

Sumber : Suara Merdeka