Jember, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember sudah berkomitmen untuk berupaya mengusung calon bupati-wakil bupati sendiri saat pemilihan kepala daerah. Namun tak ada garansi umat akan mengikuti pilihan itu.
"Garansi secara langsung memang tak bisa dipastikan. Tapi ini ikhtiar untuk menjaga keutuhan umat, sehingga arahan mereka jelas dalam pilkada nanti," kata Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin, Selasa (12/1).<>
Menurut Abdullah, jika warga NU dibiarkan tanpa arahan, justru akan berbahaya. Umat akan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu, dan tujuan NU yang beramar ma'ruf nahi munkar tidak akan tercapai.
PCNU sudah mengumpulkan majelis wakil cabang dan pengurus ranting. MWC dan pengurus ranting akan dimintai pendapat tertulis mengenai siapa calon yang sebaiknya diusung oleh PCNU.
"Netral sebenarnya bukannya tidak dijadikan opsi. Ini opsi terakhir, jika opsi pertama mengusung pasangan sendiri dan opsi kedua mendukung pasangan yang ada, tidak memungkinkan," kata Abdullah.
Abdullah menegaskan, tak ada satu pun kamus NU yang menyatakan 'kembali ke khittah' berarti netral dalam urusan politik. "Khittah adalah garis kebijakan yang dipakai sebagai landasan operasional organisasi. Penerjemahan khittah ini yang kemudian bergeser dari waktu ke waktu, sesuai kondisi saat itu.
Persoalannya, khittah ini kemudian diterjemahkan secara berlebihan maupun reduksionis oleh kalangan tertentu yang ingin memanfaatkan NU. "Khittah minus (reduksionis) adalah khittah yang diterjemahkan untuk mengebiri gerak NU ber-amar ma'ruf nahi munkar. Sementara khittah plus, adalah khittah yang diperluas untuk dimanfaatkan kepentingan tertentu," kata Abdullah.
Bagaimana dengan khittah 1926 yang menyatakan NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan? "NU memang organisasi sosial kemasyarakatan. Namun juga punya potensi politik. Kita tetap berpegang pada semangat tahun 1926 (tahun berdirinya NU) untuk menafsirkan khittah secara kontekstual," kata Abdullah. (min)
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember sudah berkomitmen untuk berupaya mengusung calon bupati-wakil bupati sendiri saat pemilihan kepala daerah. Namun tak ada garansi umat akan mengikuti pilihan itu.
"Garansi secara langsung memang tak bisa dipastikan. Tapi ini ikhtiar untuk menjaga keutuhan umat, sehingga arahan mereka jelas dalam pilkada nanti," kata Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin, Selasa (12/1).<>
Menurut Abdullah, jika warga NU dibiarkan tanpa arahan, justru akan berbahaya. Umat akan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu, dan tujuan NU yang beramar ma'ruf nahi munkar tidak akan tercapai.
PCNU sudah mengumpulkan majelis wakil cabang dan pengurus ranting. MWC dan pengurus ranting akan dimintai pendapat tertulis mengenai siapa calon yang sebaiknya diusung oleh PCNU.
"Netral sebenarnya bukannya tidak dijadikan opsi. Ini opsi terakhir, jika opsi pertama mengusung pasangan sendiri dan opsi kedua mendukung pasangan yang ada, tidak memungkinkan," kata Abdullah.
Abdullah menegaskan, tak ada satu pun kamus NU yang menyatakan 'kembali ke khittah' berarti netral dalam urusan politik. "Khittah adalah garis kebijakan yang dipakai sebagai landasan operasional organisasi. Penerjemahan khittah ini yang kemudian bergeser dari waktu ke waktu, sesuai kondisi saat itu.
Persoalannya, khittah ini kemudian diterjemahkan secara berlebihan maupun reduksionis oleh kalangan tertentu yang ingin memanfaatkan NU. "Khittah minus (reduksionis) adalah khittah yang diterjemahkan untuk mengebiri gerak NU ber-amar ma'ruf nahi munkar. Sementara khittah plus, adalah khittah yang diperluas untuk dimanfaatkan kepentingan tertentu," kata Abdullah.
Bagaimana dengan khittah 1926 yang menyatakan NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan? "NU memang organisasi sosial kemasyarakatan. Namun juga punya potensi politik. Kita tetap berpegang pada semangat tahun 1926 (tahun berdirinya NU) untuk menafsirkan khittah secara kontekstual," kata Abdullah. (min)
