Pekalongan, NU Online
PC Lakpesdam NU Kota Pekalongan menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Pasalnya, dari rencana APBD yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagian besar habis untuk belanja aparatur.
Sementara itu untuk kebutuhan rakyat seperti pembangunan fasilitas umum dan lain-lain hanya mendapat porsi yang sangat kecil.
<>Jika hal ini dibiarkan, maka upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat hanya akan sia-sia, karena pemerintah sendiri tidak ada kepedulian atau keberpihakan kepada masyarakat.
Demikian kesimpulan dari kajian terhadap APBD Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Batang yang dilakukan Lakpesdam se-eks Karesidenan Pekalongan di rumah makan Selaras baru baru ini.
Lebih lanjut dikatakan, meski dalam anggaran pendidikan telah ditetapkan 20%, akan tetapi sebagian besar habis untuk biaya operasional. Hal yang sama juga terjadi di bidang kesehatan dan ekonomi.
Pemerintah, menurut Lakpesdam NU harus berpikir secara logis, masyarakat menjadi prioritas garapan yang tertuang dalam APBD. Banyaknya masyarakat yang belum merasakan manisnya bantuan pemerintah, telah membuat Lakpesdam NU untuk melakukan kajian yang lebih mendalam apakah dana yang telah diketok oleh DPRD telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Pekalongan meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk lebih fokus dan peduli kepada dunia pendidikan.
“Jika di daerah-daerah lain telah membuat program sekolah gratis hingga tingkat SLTA, saatnya di wilayah eks Karesidenan Pekalongan melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Apalagi dalam UU Sisdiknas pasal 55 (4) telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan isi "lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah".
Dalam rangka merealisasikan keputusan MK, pihaknya bersama-sama dengan tim advokasi Lakpesdam NU akan melakukan pengawalan, sehingga sekolah-sekolah swasta, khususnya yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU mendapat perlakuan yang adil dengan sekolah-sekolah negeri dari pemerintah.
Redaktur : Hamzah Sahal
Kontributor : Abdul Muiz
