Warta
Lakpesdam NU: Peningkatan Anggaran Pendidikan Hanya Akal-akalan Pemerintah
Jumat, 22 Agustus 2008 | 08:52 WIB
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) menilai, peningkatan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun untuk tahun 2009, hanya akal-akalan pemerintah.
Pasalnya, alokasi anggaran yang mendorong terwujudnya sistem jaminan sosial bagi pendidikan siswa miskin hanya mendapat Rp 3,6 triliun. Anggaran tersebut berwujud beasiswa bagi siswa miskin.<>
Sementara, anggaran terbesar dalam sektor pendidikan pada program Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang berkualitas, khususnya bagi daerah yang kinerja pendidikannya tertinggal, mendapat dana sebesar Rp 17 triliun.
Demikian diungkapkan Misbahul Hasan, Pelaksana Program Pro Poor Budgeting Pengurus Pusat Lakpesdam NU, dalam konferensi pers bersama Koalisi Civil Society Organization (CSO) di Jakarta, Jumat (22/8).
Misbahul menjelaskan, asumsi pemerintah, pada 2008, masih ada 34,96 juta penduduk miskin. Sesuai angka tersebut, setiap orang miskin memperoleh jatah untuk kelangsungan pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi hanya sebesar Rp 103,5 ribu per tahun, atau Rp 8.622 ribu per bulan.
“Dengan dana tersebut, bagaimana mungkin sebanyak-banyaknya orang miskin di Indonesia bisa mengakses pendidikan yang saat ini sedemikian mahal,” gugat Misbahul.
Ia juga mengaku tidak heran dengan pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dari seluruh Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) pada 2009. Sebab, angka tersebut telah termasuk komponen gaji pendidik.
“Justru (pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan) ini digunakan pemerintah untuk mendongkrak citranya menjelang Pemilihan Umum 2009,” pungkasnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) lalu, mengatakan, pemerintah, pada tahun anggaran 2009, mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah APBN.
Menurut Presiden, anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 78,5 triliun pada dua tahun lalu, saat ini menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Tambahan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada tahun depan tercatat sebesar Rp 46,1 triliun.
Jika 20 persen dari total belanja negara tahun depan sebesar Rp 1.122,2 triliun atau sebesar Rp 178,9 triliun, maka penambahan Rp 46,1 triliun menjadi Rp 224 triliun. (rif)
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) menilai, peningkatan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun untuk tahun 2009, hanya akal-akalan pemerintah.
Pasalnya, alokasi anggaran yang mendorong terwujudnya sistem jaminan sosial bagi pendidikan siswa miskin hanya mendapat Rp 3,6 triliun. Anggaran tersebut berwujud beasiswa bagi siswa miskin.<>
Sementara, anggaran terbesar dalam sektor pendidikan pada program Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang berkualitas, khususnya bagi daerah yang kinerja pendidikannya tertinggal, mendapat dana sebesar Rp 17 triliun.
Demikian diungkapkan Misbahul Hasan, Pelaksana Program Pro Poor Budgeting Pengurus Pusat Lakpesdam NU, dalam konferensi pers bersama Koalisi Civil Society Organization (CSO) di Jakarta, Jumat (22/8).
Misbahul menjelaskan, asumsi pemerintah, pada 2008, masih ada 34,96 juta penduduk miskin. Sesuai angka tersebut, setiap orang miskin memperoleh jatah untuk kelangsungan pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi hanya sebesar Rp 103,5 ribu per tahun, atau Rp 8.622 ribu per bulan.
“Dengan dana tersebut, bagaimana mungkin sebanyak-banyaknya orang miskin di Indonesia bisa mengakses pendidikan yang saat ini sedemikian mahal,” gugat Misbahul.
Ia juga mengaku tidak heran dengan pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dari seluruh Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) pada 2009. Sebab, angka tersebut telah termasuk komponen gaji pendidik.
“Justru (pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan) ini digunakan pemerintah untuk mendongkrak citranya menjelang Pemilihan Umum 2009,” pungkasnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) lalu, mengatakan, pemerintah, pada tahun anggaran 2009, mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah APBN.
Menurut Presiden, anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 78,5 triliun pada dua tahun lalu, saat ini menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Tambahan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada tahun depan tercatat sebesar Rp 46,1 triliun.
Jika 20 persen dari total belanja negara tahun depan sebesar Rp 1.122,2 triliun atau sebesar Rp 178,9 triliun, maka penambahan Rp 46,1 triliun menjadi Rp 224 triliun. (rif)
