Jakarta, NU Online
Keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanan demokrasi merupakan sesuatu yang mutlak. Pelaksanaan demokrasi tak cukup dengan pemilu, lalu semuanya diserahkan kepada wakil-wakil yang ditunjuk. Masyarakat, LSM dan ormas perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup mereka.

Lakpesdam telah lama terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, salah satunya adalah upaya pembuatan perda Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) dan Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (SRTPK) di Ngawi dan Lamongan.

<>

Miftahuddin Bisri dari PP Lakpesdam mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam masalah anggaran diyakininya dapat mengurangi distori-distorsi yang sering terjadi. “Distorsi terutama terjadi dalam adanya korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak efisien dan efektifnya alokasi anggaran yang berujung pada buruknya kualitas pelayanan publik,” tuturnya, Rabu.

Untuk melakukan penguatan masyarakat sipil ini. Lakpesdam berencana untuk menggelar seminar dan workshop dengan tema “Kemiskinan, Anggaran dan Partisipasi Masyarakat” di Ngawi pada 10-12 November dan Lamongan pada 13-16 November.

“Kami akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah pusat selama ini dan bagaimana alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pelayanan publik. Selanjutnya akan disorot potret kemiskinan di masing-masing daerah dan sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk masalah tersebut,” tambahnya.

Peserta juga akan membahas partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan bagaimana kekuasaan, kelemahan, peluang, tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam mengawal anggaran.

Narasumber NU yang akan dilibatkan adalah KH Masyhudi (PWNU Jatim) di Kab. Ngawi dan Dr. KH Said Aqil Siradj di Kab. Lamongan. Keduanya berbicara dalam tema Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Proses Penganggaran. (mkf)