Jakarta, NU Online
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sahal Mahfudh, diminta turun tangan dan mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah politisasi NU. Pasalnya, keterlibatan NU secara organisasi dalam di politik praktis akhir-akhir ini sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan.
Demikian disampaikan sejumlah kalangan muda nahdliyin yang mengatasnamakan Gerakan Pemurnian Khittah (GPK) NU dalam konferensi pers di kantor Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Kamis (16/7) siang.<>
Dalam pernyataan sikap tertulis itu, GPK NU meminta peran lebih dari Mbah Sahal—panggilan akrab KH Sahal Mahfudh—untuk menyelamatkan jamaah dan jam’iyah NU serta mengembalikan jatidirinya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam.
“Memohon kepada Rais Aam PBNU untuk memelopori gerakan pemurnian Khittah NU secara nasional. Gerakan ini sangat penting mengingat saat ini telah terjadi penyelewengan makna Khittah NU,” kata Isfah Abidal Aziz, Jurubicara GPK NU, didampingi Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor, A. Malik Haramain.
Ia menjelaskan, keterlibatan pengurus NU dalam politik praktis, misal, di Pemilu Presiden 2009, telah menciptakan perpecahan di kalangan ulama dan warga NU. Pengarahan pilihan politik warga pada salah satu pasangan capres-cawapres, telah manfikan kebebasan berpolitik warga NU.
Gerakan itu, ujar Isfah, menilai bahwa keberpihakan politik yang dilakukan pengurus NU juga menciptakan ketidakharmonisan hubungan antar-pengurus hingga di tingkat bawah. “Juga memunculkan ketegangan antara pengurus NU dengan badan badan otonom, lembaga dan lajnah dalam tubuh NU,” urainya.
Maka, lanjut Isfah, sangat diperlukan kepemimpinan baru yang benar-benar mampu mengembalikan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan dan menjaga moral bangsa. NU di masa mendatang harus lebih fokus pada program-program pemberdayaan dan pelayanan umat, penguatan ekonomi, pengembangan pendidikan dan kesehatan, serta tetap melestarikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. (rif)
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sahal Mahfudh, diminta turun tangan dan mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah politisasi NU. Pasalnya, keterlibatan NU secara organisasi dalam di politik praktis akhir-akhir ini sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan.
Demikian disampaikan sejumlah kalangan muda nahdliyin yang mengatasnamakan Gerakan Pemurnian Khittah (GPK) NU dalam konferensi pers di kantor Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Kamis (16/7) siang.<>
Dalam pernyataan sikap tertulis itu, GPK NU meminta peran lebih dari Mbah Sahal—panggilan akrab KH Sahal Mahfudh—untuk menyelamatkan jamaah dan jam’iyah NU serta mengembalikan jatidirinya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam.
“Memohon kepada Rais Aam PBNU untuk memelopori gerakan pemurnian Khittah NU secara nasional. Gerakan ini sangat penting mengingat saat ini telah terjadi penyelewengan makna Khittah NU,” kata Isfah Abidal Aziz, Jurubicara GPK NU, didampingi Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor, A. Malik Haramain.
Ia menjelaskan, keterlibatan pengurus NU dalam politik praktis, misal, di Pemilu Presiden 2009, telah menciptakan perpecahan di kalangan ulama dan warga NU. Pengarahan pilihan politik warga pada salah satu pasangan capres-cawapres, telah manfikan kebebasan berpolitik warga NU.
Gerakan itu, ujar Isfah, menilai bahwa keberpihakan politik yang dilakukan pengurus NU juga menciptakan ketidakharmonisan hubungan antar-pengurus hingga di tingkat bawah. “Juga memunculkan ketegangan antara pengurus NU dengan badan badan otonom, lembaga dan lajnah dalam tubuh NU,” urainya.
Maka, lanjut Isfah, sangat diperlukan kepemimpinan baru yang benar-benar mampu mengembalikan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan dan menjaga moral bangsa. NU di masa mendatang harus lebih fokus pada program-program pemberdayaan dan pelayanan umat, penguatan ekonomi, pengembangan pendidikan dan kesehatan, serta tetap melestarikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. (rif)
