Warta
MUI Imbau Koalisi Parpol Tidak Hanya untuk Bagi-bagi Kekuasaan
Selasa, 21 April 2009 | 10:30 WIB
Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh partai politik (parpol) yang sedang menjalin koalisi agar tidak hanya membahas soal bagi-bagi kekuasaan. Mereka harus lebih memikirkan nasib rakyat.
Demikian dikemukakan Ketua MUI, Amidhan, didampingi Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, Said Budairi, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (21/4).<>
“Harus ada negarawan yang lebih memikirkan rakyat. Koalisi yang dibangun tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan. Itu sangat pragmatis,” terang Amidhan.
Ia menilai, nuansa Pemilu Legislatif lalu terkesan sangat pragmatis atau sarat kepentingan politik sesaat tanpa memikirkan nasib rakyat banyak. Demikian pula ia menduga hal serupa akan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Presiden nanti.
Amidhan juga menanggapi manuver sejumlah parpol yang tergabung dalam “Koalisi Teuku Umar” yang mengancam akan memboikot penetapan hasil Pemilu Legislatif jika pemerintah tak merespons positif lima tuntutan koalisi.
Menurut dia, boikot bukan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kesalahan terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), misalnya, tidak dapat ditimpakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata. Pemerintah dan parpol mestinya juga turut bertanggung jawab atas masalah tersebut.
“Boikot itu sia-sia. Lebih baik semua ikut berpartisipasi. Masalah DPT, sebaiknya minta KPU segera memperbaikinya, jangan main boikot,” ujar Amidhan.
Ancaman boikot Koalisi Teuku Umar disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto. Ia mengatakan hal itu setelah bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, di Jakarta, Senin (20/4).
Salah satu tuntutan Koalisi Teuku Umar meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif pada 9 April lalu. Menurut Wiranto, langkah ini dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan pemerintah tak mencederai makna demokrasi. (rif)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh partai politik (parpol) yang sedang menjalin koalisi agar tidak hanya membahas soal bagi-bagi kekuasaan. Mereka harus lebih memikirkan nasib rakyat.
Demikian dikemukakan Ketua MUI, Amidhan, didampingi Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, Said Budairi, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (21/4).<>
“Harus ada negarawan yang lebih memikirkan rakyat. Koalisi yang dibangun tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan. Itu sangat pragmatis,” terang Amidhan.
Ia menilai, nuansa Pemilu Legislatif lalu terkesan sangat pragmatis atau sarat kepentingan politik sesaat tanpa memikirkan nasib rakyat banyak. Demikian pula ia menduga hal serupa akan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Presiden nanti.
Amidhan juga menanggapi manuver sejumlah parpol yang tergabung dalam “Koalisi Teuku Umar” yang mengancam akan memboikot penetapan hasil Pemilu Legislatif jika pemerintah tak merespons positif lima tuntutan koalisi.
Menurut dia, boikot bukan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kesalahan terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), misalnya, tidak dapat ditimpakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata. Pemerintah dan parpol mestinya juga turut bertanggung jawab atas masalah tersebut.
“Boikot itu sia-sia. Lebih baik semua ikut berpartisipasi. Masalah DPT, sebaiknya minta KPU segera memperbaikinya, jangan main boikot,” ujar Amidhan.
Ancaman boikot Koalisi Teuku Umar disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto. Ia mengatakan hal itu setelah bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, di Jakarta, Senin (20/4).
Salah satu tuntutan Koalisi Teuku Umar meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif pada 9 April lalu. Menurut Wiranto, langkah ini dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan pemerintah tak mencederai makna demokrasi. (rif)
