Jakarta, NU Online
Jika ingin menjelankan prinsip-prinsip organisasi secara modern, NU harus benar-benar menjalankan prinsip organisasi modern yang ada secara penuh, termasuk dalam pelaporan keuangan.

Untuk itulah, Lakpesdam NU dalam draft perubahan AD/ART NU menginginkan agar PBNU harus memiliki sistem manajemen keuangan yang auditable. Karena itulah setiap akhir tahun anggaran, PBNU harus membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan lewat media massa.

“Dengan adanya laporan keuangan yang akuntable, maka NU akan selangkah lebih maju dan ini merupakan bagian dari gerakan anti korupsi yang dicanangkan oleh NU karena bagaimanapun juga, mekanisme ini harus dimulai dari dalam,” ungkap Miftahuddin, salah satu staff Lakpesdam dalam obrolannya dengan NU Online.

Ini merupakan tantangan besar bagi NU. Manajemen keuangan di NU selama ini masih seperti manajemen pesantren yang sepenuhnya masih tergantung pada kyai untuk mengurusi segala kebutuhan yang diperlukan.

Saat ini di NU, Ketua Umum PBNU masih berperan untuk mencarikan dana guna kebutuhan NU, baik untuk operasional organisasi ataupun untuk pengembangan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan NU.

NU saat ini juga masih sangat tergantung pada sumbangan dari pihak luar. Beberapa usaha yang dijalankan oleh NU sebagai sumber dana juga belum bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Diantara badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki NU adalah Bank Perkreditan Rakyat Nusumma dan pabrik rokok Tali Jagat yang bekerja sama dengan Bentoel.

Selain itu, juga diusulkan ada pasal yang menyatakan bahwa pendapatan atau kekayaan tidak dapat diabaikan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi seseorang atau suatu organisasi bukan amal.

Ini sangat penting karena saat ini banyak aset NU yang pengelolaannya kurang baik sehingga terdapat beberapa kasus aset NU hilang dan digunakan untuk pribadi.(mkf)