Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) akan mencoba mengembangkan koperasi jasa keuangan berbasis ekonomi syariah. Badan usaha bersama tersebut rencananya akan dibentuk di setiap pengurus cabang NU (setingkat kota/kabupaten) se-Indonesia mulai tahun ini.
“Targetnya, tahun depan, setidaknya sudah ada 100 koperasi keuangan syariah NU se-Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Besar NU, Mustofa Zuhad, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/7) kemarin.<>
Sumber permodalannya, kata Mustofa, akan didapat dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI. Program itu diharapkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian warga NU, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan.
Ia menjelaskan, KUR merupakan program pemerintah yang diresmikan pada akhir 2007 silam. Pemerintah, melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), merupakan penjamin dalam kredit itu.
Kredit itu disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur.
“KUR ini tanpa agunan. Sehingga, tidak mungkin kita (NU) tidak bisa mengaksesnya,” terang Mustofa.
Pada tahap awal, KUR melibatkan 6 bank: PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.
Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. (rif)
Nahdlatul Ulama (NU) akan mencoba mengembangkan koperasi jasa keuangan berbasis ekonomi syariah. Badan usaha bersama tersebut rencananya akan dibentuk di setiap pengurus cabang NU (setingkat kota/kabupaten) se-Indonesia mulai tahun ini.
“Targetnya, tahun depan, setidaknya sudah ada 100 koperasi keuangan syariah NU se-Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Besar NU, Mustofa Zuhad, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/7) kemarin.<>
Sumber permodalannya, kata Mustofa, akan didapat dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI. Program itu diharapkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian warga NU, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan.
Ia menjelaskan, KUR merupakan program pemerintah yang diresmikan pada akhir 2007 silam. Pemerintah, melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), merupakan penjamin dalam kredit itu.
Kredit itu disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur.
“KUR ini tanpa agunan. Sehingga, tidak mungkin kita (NU) tidak bisa mengaksesnya,” terang Mustofa.
Pada tahap awal, KUR melibatkan 6 bank: PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.
Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. (rif)
