Warta
NU Butuh Pemimpin yang Mampu “Bermitra” dengan Pemerintah
Rabu, 2 September 2009 | 22:56 WIB
Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) kini membutuhkan pemimpin yang mampu “berhubungan” atau “bermitra” dengan pemerintah. Namun, di saat yang sama, pemimpin itu juga harus tetap bisa “menjaga jarak” dengan penguasa.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.<>
Menurut Subyakto, hubungan kemitraan itu, terutama diperlukan untuk membantu meningkatkan perekonomian warga NU yang sebagian besar masih miskin. Pasalnya, tanpa bantuan pemerintah, hampir mustahil NU dapat memberdayakan ekonomi jutaan warganya yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
“Tapi, NU tetap harus kritis, harus tetap menjaga jarak. Bermitra dengan pemerintah bukan berarti menjadi bagian dari kekuasaan, tapi bukan pula harus bermusuhan (dengan pemerintah),” ujar Subyakto.
Saat ini, katanya, adalah era persaingan global. “Siapa yang dapat memenangkan persaingan (ekonomi) itu, dialah yang akan berkuasa.” Dan, persaingan itu bukan lagi persaingan antar-negara, bukan antar-kelompok atau antar-golongan, melainkan persaingan antar-orang.
“Warga NU yang miskin dan kebanyakan petani itu bersaing sendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang melindungi. Dan, kalau mereka bersaing sendirian, pasti kalah,” jelas mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu.
Selain itu, kemitraan dengan pemerintah juga dibutuhkan untuk menjaga Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, saat ini sudah mulai marak gerakan dan pemikiran yang berupaya “menggeser” Pancasila dengan ideologi lain.
“Sudah mulai banyak intelektual muda kita yang tak peduli lagi terhadap keutuhan NKRI. Sebagian dari mereka sudah mengaku tidak mempermasalahkan jika Indonesia terpecah-belah,” jelasnya.
NU, yang selama ini dan sampai kini, masih konsisten dengan Pancasila dan NKRI, imbuh Subyakto, tentu berkepentingan terhadap masalah tersebut. “Maka, di situlah letak perlunya kemitraan antara NU dengan pemerintah,” pungkasnya. (rif)
Nahdlatul Ulama (NU) kini membutuhkan pemimpin yang mampu “berhubungan” atau “bermitra” dengan pemerintah. Namun, di saat yang sama, pemimpin itu juga harus tetap bisa “menjaga jarak” dengan penguasa.
Demikian dikatakan Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.<>
Menurut Subyakto, hubungan kemitraan itu, terutama diperlukan untuk membantu meningkatkan perekonomian warga NU yang sebagian besar masih miskin. Pasalnya, tanpa bantuan pemerintah, hampir mustahil NU dapat memberdayakan ekonomi jutaan warganya yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
“Tapi, NU tetap harus kritis, harus tetap menjaga jarak. Bermitra dengan pemerintah bukan berarti menjadi bagian dari kekuasaan, tapi bukan pula harus bermusuhan (dengan pemerintah),” ujar Subyakto.
Saat ini, katanya, adalah era persaingan global. “Siapa yang dapat memenangkan persaingan (ekonomi) itu, dialah yang akan berkuasa.” Dan, persaingan itu bukan lagi persaingan antar-negara, bukan antar-kelompok atau antar-golongan, melainkan persaingan antar-orang.
“Warga NU yang miskin dan kebanyakan petani itu bersaing sendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang melindungi. Dan, kalau mereka bersaing sendirian, pasti kalah,” jelas mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu.
Selain itu, kemitraan dengan pemerintah juga dibutuhkan untuk menjaga Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, saat ini sudah mulai marak gerakan dan pemikiran yang berupaya “menggeser” Pancasila dengan ideologi lain.
“Sudah mulai banyak intelektual muda kita yang tak peduli lagi terhadap keutuhan NKRI. Sebagian dari mereka sudah mengaku tidak mempermasalahkan jika Indonesia terpecah-belah,” jelasnya.
NU, yang selama ini dan sampai kini, masih konsisten dengan Pancasila dan NKRI, imbuh Subyakto, tentu berkepentingan terhadap masalah tersebut. “Maka, di situlah letak perlunya kemitraan antara NU dengan pemerintah,” pungkasnya. (rif)
