Warta

NU Desak Presiden Ganti Kapolri

Senin, 26 Desember 2011 | 10:47 WIB

Jakarta, NU Online - Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) mendesak Presdien Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Kapolri Jendral Timur Pradopo. Terulangnya tindakan pengamanan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat, dianggap sebagai bukti kegagalan Kapolri memimpin institusi Kepolisian dalam menjalankan tugas melindungi dan mengayomi.

Ketua LPBH NU Andi Najmi mengatakan, jatuhnya korban jiwa dalam pembubaran aksi demonstrasi masyarakat di Bima, Nusa Tenggara Barat, semakin memperburuk citra kepolisian di bawah pimpinan Jendral Timur Pradopo, setelah dua pekan sebelumnya Indonesia dicengangkan dengan kegagalan kepolisian memberikan perlindungan dan pengayoman untuk masyarakat Mesuji, Lampung. Dua kejadian tersebut diperparah dengan banyak cerita lain yang menunjukkan buruknya kinerja kepolisian, termasuk dalam penanganan kasus hukum lainnya.

"Artinya ini ada yang salah dalam sistem kepolisian kita, dan itu harus dirubah. Dan sejalan dengan perbaikan sistem, akan lebih baik dibarengi dengan pergantian pimpinan di kepolisian," tegas Andi di Jakarta, Senin (26/12). <>

Andi menambahkan, dalam dua kejadian terakhir kepolisian bersikukuh tidak bersalah dengan berlindung di balik kata 'protap' (prosedur tetap). Ini sangat disayangkan, terlebih dalam penyusunan protap masyarakat sebagai pihak yang akan bersinggungan langsung sama sekali tidak dilibatkan.

"Itu protap mereka dan selalu saja itu yang dijadikan alasan pembenaran. Itu kan tidak adil,   apalagi masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan protap, sehingga ketika terjadi benturan selalu saja masyarakat yang jadi korban," lanjut Andi.

Untuk penggantian pucuk pimpinan kepolisian, Andi meminta Presiden berani melakukannya, mengingat hal ini juga menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat ke Pemerintah. "Tidak bisa dipungkiri masyarakat sekarang sudah tidak percaya dengan polisi lagi, dan itu sejalan dengan Pemerintahan. Artinya ketika masyarakat tidak percaya dengan kepolisian, itu juga berarti tidak percaya dengan pemerintah," tuntasnya.


Penulis: Emha Nabil Haroen


Terkait