Jakarta, NU Online
Sejumlah demonstran dari berbagai organisasi Papua menilai Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua telah gagal. Pemerintah dinilai tidak sungguh-sunguh bahkan tidak mempunyai kemauan politik untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001.
Keluhan ini disampaikan oleh para demonstran di depan Gedung DPR RI, Senin (15/1). Beberapa organisasi Papua yang tergabung antara lain Dewan Adat Papua, Aliansi Mahasiswa Papua Internasional, Front Revolusioner Mahasiswa Papua, Liga Mahasiswa Papua Untuk Perubahan, Gerakan Anti Penjajahan, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Papua Bali, Forum Komunikasi Gerakan Pemuda papua, Aliansi Muslim Papua, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi dan Solidaritas Aceh Papua.
<>Para demonstran menggelar aksi teaterikal dengan membakar keranda mayat hitam di depan gedung DPR RI sebagai pertanda mereka mengembalikan bagi Papua kepada pemerintah Pusat di Jakarta.
”Masyarakat Adat Papua dengan ini mendesak DPRP Provinsi Papua untuk mengembalikan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada yang terhormat pemerintah Rapublik Indonesia di Jakarta,” kata salah seorang demonstran mewakili Dewan Adat Papua.
Sementara itu kekecewaan yang lebih pedas disampaikan oleh beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Front Revolusioner Mahasiswa Papua (FRMP). Lebih dari penilaian bahwa Otsus telah gagal, FMRP menganggap bahwa Otsus adalah bentuk penjajahan yang paling mutakhir. Menurut mereka masyarakat Papua tidak pernah meminta Otsus, namun menghendaki Papua merdeka.
”Masalah Papua tidak sekedar masalah kesejahteraan, kemakmuran, keuangan, pembangunan dan asumsi lainnya yang selama ini selalu dan sedang digembar-gemborkan oleh berbagai khalayak di Indonesia yang sekan-akan tahu dan peduli dengan masalah Papua. Masalah Papua bukan masalah membenci orang Indonesia. Masalah yang mendasar dari semuanya yaitu memerdekaan,” demikian bunyi orasi FMRP yang dibaca dan disebarkan kepada wartawan.
Sayangnya, tidak satupun anggota legislatif yang mendatangi aksi masyarakat Papua ini. Pemerintah dan DPR saat ini sedang berkonsentrasi menyelesaikan krisis Aceh yang sama-sama menyita waktu dan mengancam keutuhan NKRI.(anm)
