Malang, NU Online
Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila sebagai ideologi negara dan Islam sebagai agama bisa saling mengisi.
Demikian disampaikan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada pembukaan Halaqah Kebangsaan bertajuk "Meneguhkan Kembali NKRI: Kajian Potensi Disintegrasi Bangsa" di Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, Sabtu (24/6).
Dalam acara yang digelar menyambut Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 27 Juli mendatang itu, Kiai Ma'ruf, menegaskan bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, tidak perlu mengganti ideologi negara tersebut. NU, katanya, tidak sepakat jika ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi apa pun.
"NU tidak sepakat kalau ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila," tegas Kiai Ma'ruf yang juga Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini.
Menurut Kiai Ma'ruf, NU memandang Pancasila berikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Keduanya merupakan hasil kesepakatan dari seluruh komponen bangsa. "Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) tidak perlu diubah, karena itu adalah kesepakatan bersama," katanya.
NU, ungkap Kiai Ma'ruf, dalam sejarahnya, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kesepakatan tersebut. NU selalu konsisten dalam mempertahankan Pancasila dan NKRI. "Sejak kelahirannya hingga sekarang, NU tidak pernah menyimpang ke 'kanan' dan ke 'kiri'. NU selalu konsisten mempertahankan NKRI dan Pancasila," terangnya.
Senada dengan Kiai Ma'ruf, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan, meski tetap tegas mempertahankan Pancasila dan NKRI, namun NU perlu meneguhkan kembali dua hal penting tersebut. Pasalnya, dewasa ini, bangsa Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
"Tahun 1984, dalam Muktamar di Lampung, NU sudah menegaskan terhadap Pancasila, NKRI dan juga UUD 1945. Dewasa ini, NU perlu mempertegas kembali terhadap Pancasila, NKRI dan UUD 1945 itu, namun dalam spektrum yang lebih luas. Perluasan itu meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan," terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur yang juga Pengasuh Ponpes Al Hikam ini.
Penegasan itu, lanjut Hasyim, penting dilakukan mengingat maraknya tarik menarik berbagai kepentingan di antara kelompok-kelompok di Indonesia. "Penegasan ini menjadi strategis, karena saat ini Pancasila dan NKRI sedang ditarik-tarik ke kanan dan ke kiri, dari mulai pro-kontra Perda Syariah, upaya terang-terangan untuk mengganti demokrasi, indikasi munculnya kembali gerakan komunisme, marxisme-leninisme hingga liberalisme," terangnya. (rif)
