New York, NU Online
Dialog antaragama yang diselenggarakan Majelis Umum PBB, Rabu dan Kamis (13/11), meminta semua anggota menghargai hak asasi warga soal anutan agama. PBB menolak dijadikannya agama sebagai pembenaran tindak kekerasan dalam segala bentuknya.
Pertemuan yang dihadiri kepala negara, duta besar, dan pejabat senior dari 70 negara itu mengeluarkan deklarasi. Isinya antara lain menyerukan dorongan pada budaya toleransi dan sikap saling mengerti melalui dialog, mendukung inisiatif pemimpin keagamaan, masyarakat sipil, dan negara, serta menanamkan budaya perdamaian, pengertian, toleransi, dan kesediaan menghormati hak-hak asasi manusia, di antara berbagai penganut kepercayaan, budaya, dan peradaban yang beragam.<>
”Negara-negara peserta menegaskan penolakan mereka atas penggunaan agama untuk membenarkan pembunuhan orang tak bersalah dan tindakan terorisme, kekerasan dan pemaksaan, yang secara langsung bertentangan dengan komitmen semua agama terhadap perdamaian, keadilan, dan kesetaraan,” demikian bunyi deklarasi dari hasil pertemuan itu, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Negara-negara peserta pertemuan juga menunjukkan komitmen guna memperkuat mekanisme yang sudah ada di PBB untuk memajukan toleransi dan hak asasi manusia, mempertahankan lembaga keluarga, melindungi lingkungan, menyebarluaskan pendidikan, menghapus kemiskinan, dan memerangi penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan menegaskan peran positif agama, kepercayaan, dan prinsip-prinsip moral kemanusiaan dalam mengatasi tantangan-tantangan itu.
”Tantangan sekarang adalah menindaklanjuti kata-kata yang kuat dan positif yang telah kita dengar dalam dua hari ini. Saya sepenuhnya mendukung upaya ini. Dibutuhkan waktu bagi kita untuk bisa melihat hasilnya, tetapi saya yakin bahwa pertemuan ini merupakan sebuah langkah penting untuk maju,” ungkap Ban yang juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada pemimpin Saudi. (kcm)
Dialog antaragama yang diselenggarakan Majelis Umum PBB, Rabu dan Kamis (13/11), meminta semua anggota menghargai hak asasi warga soal anutan agama. PBB menolak dijadikannya agama sebagai pembenaran tindak kekerasan dalam segala bentuknya.
Pertemuan yang dihadiri kepala negara, duta besar, dan pejabat senior dari 70 negara itu mengeluarkan deklarasi. Isinya antara lain menyerukan dorongan pada budaya toleransi dan sikap saling mengerti melalui dialog, mendukung inisiatif pemimpin keagamaan, masyarakat sipil, dan negara, serta menanamkan budaya perdamaian, pengertian, toleransi, dan kesediaan menghormati hak-hak asasi manusia, di antara berbagai penganut kepercayaan, budaya, dan peradaban yang beragam.<>
”Negara-negara peserta menegaskan penolakan mereka atas penggunaan agama untuk membenarkan pembunuhan orang tak bersalah dan tindakan terorisme, kekerasan dan pemaksaan, yang secara langsung bertentangan dengan komitmen semua agama terhadap perdamaian, keadilan, dan kesetaraan,” demikian bunyi deklarasi dari hasil pertemuan itu, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Negara-negara peserta pertemuan juga menunjukkan komitmen guna memperkuat mekanisme yang sudah ada di PBB untuk memajukan toleransi dan hak asasi manusia, mempertahankan lembaga keluarga, melindungi lingkungan, menyebarluaskan pendidikan, menghapus kemiskinan, dan memerangi penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan menegaskan peran positif agama, kepercayaan, dan prinsip-prinsip moral kemanusiaan dalam mengatasi tantangan-tantangan itu.
”Tantangan sekarang adalah menindaklanjuti kata-kata yang kuat dan positif yang telah kita dengar dalam dua hari ini. Saya sepenuhnya mendukung upaya ini. Dibutuhkan waktu bagi kita untuk bisa melihat hasilnya, tetapi saya yakin bahwa pertemuan ini merupakan sebuah langkah penting untuk maju,” ungkap Ban yang juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada pemimpin Saudi. (kcm)
