Jakarta, NU Online
Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam beberapa tahun terakhir merusak keutuhan warga Nahdliyin yang merupakan basis massa PKB. Oleh karena itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan membahas persoalan PKB ini ke dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 22-27 Maret mendatang. Demikian dinyatakan PBNU Ahmad Bagja di Jakarta, Kamis (14/1).
"Konflik PKB telah merusak ukhuwah warga NU. Ada dampak sangat besar yang dirasakan beberapa tahun terakhir. Melalui forum tertinggi di NU tersebut, PBNU akan memutuskan sikap NU terhadap PKB," tutur Bagja yang juga salah seorang kandidat Ketua Umum PBNU.<>
Menurut Bagja, ada dua opsi yang bisa diambil NU terkait PKB, yaitu membenahi dan membesarkan kembali partai itu serta mengembalikan fungsinya sebagai sayap politik atau memutuskan hubungan sama sekali. Bagdja berharap opsi pertama yang diambil. Namun, jika memang PKB dinilai tidak bisa dibenahi, maka demi keutuhan warga NU tentu diperlukan satu sikap tegas.
"PBNU harus secara tegas mengambil kebijakan untuk mencegah pengaruh konflik PKB yang bisa merusak keutuhan NU," katanya.
Lebih lanjut, Bagja memaparkan, PKB pada awal berdirinya merupakan partai kuat yang disegani karena didukung mayoritas warga NU. Saat itu tokoh-tokoh NU juga masih kompak membesarkan PKB sebagai sayap politik NU. Namun, dalam perjalanannya, PKB senantiasa dilanda konflik internal yang berpuncak pada perpecahan yang melahirkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Pascakemunculan PKNU, PKB pun belum bebas dari konflik, dan belakangan memunculkan kubu Muhaimin Iskandar dan kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang ditandai dengan digelarnya muktamar luar biasa oleh masing-masing kubu. "Itu membuat warga NU terbelah," kata Bagdja yang merupakan salah satu anggota Tim Lima PBNU yang melahirkan PKB pada 1998.
Mantan Sekjen PBNU di era kepemimpinan Gus Dur itu mengaku prihatin terhadap PKB yang dinilainya sudah jauh dengan tujuan pendiriannya, yakni sebagai "sayap politik" yang bisa memperjuangkan kepentingan NU. "Pada praktiknya, dalam banyak hal, PKB tidak mencerminkan sayap politik NU karena tidak memperjuangkan kepentingan warga nahdliyin," katanya.
Meski demikian, Bagdja berharap PKB bisa dibangun kembali dan dikembalikan pada relnya semula sebagai partai penyalur aspirasi warga NU dengan tunduk dan taat kepada kebijakan PBNU. (min)
Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam beberapa tahun terakhir merusak keutuhan warga Nahdliyin yang merupakan basis massa PKB. Oleh karena itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan membahas persoalan PKB ini ke dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 22-27 Maret mendatang. Demikian dinyatakan PBNU Ahmad Bagja di Jakarta, Kamis (14/1).
"Konflik PKB telah merusak ukhuwah warga NU. Ada dampak sangat besar yang dirasakan beberapa tahun terakhir. Melalui forum tertinggi di NU tersebut, PBNU akan memutuskan sikap NU terhadap PKB," tutur Bagja yang juga salah seorang kandidat Ketua Umum PBNU.<>
Menurut Bagja, ada dua opsi yang bisa diambil NU terkait PKB, yaitu membenahi dan membesarkan kembali partai itu serta mengembalikan fungsinya sebagai sayap politik atau memutuskan hubungan sama sekali. Bagdja berharap opsi pertama yang diambil. Namun, jika memang PKB dinilai tidak bisa dibenahi, maka demi keutuhan warga NU tentu diperlukan satu sikap tegas.
"PBNU harus secara tegas mengambil kebijakan untuk mencegah pengaruh konflik PKB yang bisa merusak keutuhan NU," katanya.
Lebih lanjut, Bagja memaparkan, PKB pada awal berdirinya merupakan partai kuat yang disegani karena didukung mayoritas warga NU. Saat itu tokoh-tokoh NU juga masih kompak membesarkan PKB sebagai sayap politik NU. Namun, dalam perjalanannya, PKB senantiasa dilanda konflik internal yang berpuncak pada perpecahan yang melahirkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Pascakemunculan PKNU, PKB pun belum bebas dari konflik, dan belakangan memunculkan kubu Muhaimin Iskandar dan kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang ditandai dengan digelarnya muktamar luar biasa oleh masing-masing kubu. "Itu membuat warga NU terbelah," kata Bagdja yang merupakan salah satu anggota Tim Lima PBNU yang melahirkan PKB pada 1998.
Mantan Sekjen PBNU di era kepemimpinan Gus Dur itu mengaku prihatin terhadap PKB yang dinilainya sudah jauh dengan tujuan pendiriannya, yakni sebagai "sayap politik" yang bisa memperjuangkan kepentingan NU. "Pada praktiknya, dalam banyak hal, PKB tidak mencerminkan sayap politik NU karena tidak memperjuangkan kepentingan warga nahdliyin," katanya.
Meski demikian, Bagdja berharap PKB bisa dibangun kembali dan dikembalikan pada relnya semula sebagai partai penyalur aspirasi warga NU dengan tunduk dan taat kepada kebijakan PBNU. (min)
