Jakarta, NU Online
Langkah maju dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu sepakat menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk sosialisasi keaslian uang rupiah dan sistem perbankan syariah.
Jalinan kerja sama itu diawali penandatangan Nota Kesepahaman Kerja Sama (MoU) yang dilakukan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dengan Deputi Gubernur BI S. Budi Rochadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (15/7).<>
“Sosialisasi pengenalan keaslian rupiah dan perbankan syariah yang selama ini telah dilakukan BI akan diperluas hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat melalui pondok pesantren dan para mubalig di bawah pembinaan NU,” terang Budi usai penandatangan MoU itu.
Budi menambahkan, sosialisasi pengenalan rupiah sendiri merupakan bagian dari upaya yang dilakukan BI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian rupiah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terhindar menjadi korban tindakan pidana uang palsu.
Selanjutnya, untuk memperluas cakupan jangkauan sosialisasi, kerja sama serupa akan dilaksanakan pula dengan ormas Islam lainnya.
BI telah dan terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan represif dalam menekan tindak pidana uang palsu. Antara lain, penggantian desain uang rupiah secara berkala dan meningkatkan unsur keamanan (security features) pada uang rupiah baru.
Selain itu, bank sentral tersebut juga telah menyosialisasikan melalui media elektronik dan cetak, kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dunia, khususnya sesama bank sentral di negara lain.
”Juga kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mengungkap kasus-kasus tindak pidana uang palsu, seperti badan intelijen negara, kepolisian dan kejaksaan agung,” pungkas Budi. (rif)
Langkah maju dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu sepakat menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk sosialisasi keaslian uang rupiah dan sistem perbankan syariah.
Jalinan kerja sama itu diawali penandatangan Nota Kesepahaman Kerja Sama (MoU) yang dilakukan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dengan Deputi Gubernur BI S. Budi Rochadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (15/7).<>
“Sosialisasi pengenalan keaslian rupiah dan perbankan syariah yang selama ini telah dilakukan BI akan diperluas hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat melalui pondok pesantren dan para mubalig di bawah pembinaan NU,” terang Budi usai penandatangan MoU itu.
Budi menambahkan, sosialisasi pengenalan rupiah sendiri merupakan bagian dari upaya yang dilakukan BI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian rupiah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terhindar menjadi korban tindakan pidana uang palsu.
Selanjutnya, untuk memperluas cakupan jangkauan sosialisasi, kerja sama serupa akan dilaksanakan pula dengan ormas Islam lainnya.
BI telah dan terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan represif dalam menekan tindak pidana uang palsu. Antara lain, penggantian desain uang rupiah secara berkala dan meningkatkan unsur keamanan (security features) pada uang rupiah baru.
Selain itu, bank sentral tersebut juga telah menyosialisasikan melalui media elektronik dan cetak, kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dunia, khususnya sesama bank sentral di negara lain.
”Juga kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mengungkap kasus-kasus tindak pidana uang palsu, seperti badan intelijen negara, kepolisian dan kejaksaan agung,” pungkas Budi. (rif)
