Warta
PBNU Harapkan Kementerian PDT Berdayakan Masyarakat Miskin Pedesaan
Selasa, 20 November 2007 | 08:39 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengharapkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) turut memberdayakan perekonomian masyarakat miskin, terutama yang berada di pedesaan. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan memberikan kredit usaha lunak dengan memanfaatkan pula tenaga para santri.
“Seperti halnya para pedagang sayuran di pedesaan yang terlilit utang oleh para lintah darat di desa-desa. Andaikan saja mereka, per orang diberi modal Rp 1 juta, untuk 1000 orang saja kan cuma butuh Rp 1 Miliar. Nah, pelaksanaannya nanti dibantu santri-santri,” terang Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.<>
Hasyim menyampaikan hal itu usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara KPDT dengan PBNU di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (20/11). MoU yang ditandatangani oleh Menteri Lukman Edy dengan Hasyim Muzadi itu meliputi program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah tertinggal.
Hal yang sama, menurut Hasyim, sudah dilakukan di Malang, Jawa Timur, melalui Al-Hikam—pondok pesantren yang ia pimpin. Hanya, katanya, program itu baru berjalan pada tingkat mempersiapkan tenaga yang nantinya bisa mengawal program kredit lunak tersebut.
“Kalau program itu dilakukan, mungkin yang akan membutuhkan duit cukup banyak, ya pelatihan kepada para santrinya itu. Tapi, kalau itu sudah bisa dipenuhi, maka program kredit lunak itu akan lebih nyata manfaatnya dari pada harus repot-repot mengundang investor,” terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu.
Hasyim juga mengaku yakin usulan yang ia tawarkan itu hanya mampu dijalankan oleh KPDT. Pasalnya, kementerian atau departemen lainnya tidak memiliki program yang dapat menyentuh perekonomian masyarakat paling bawah, bahkan lembaga perbankan sekalipun.
“Ini (program kredit lunak, Red) tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kalau bank juga susah, karena persoalan administrasi dan juga nilainya yang tergolong tidak banyak,” ujar Hasyim.
Namun demikian, tambah Hasyim, program tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, transparan dan bertanggung jawab. Dan, PBNU pun selama ini sudah melakukan hal itu dengan bekerja sama dengan konsultan akuntan publik. (rif)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengharapkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) turut memberdayakan perekonomian masyarakat miskin, terutama yang berada di pedesaan. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan memberikan kredit usaha lunak dengan memanfaatkan pula tenaga para santri.
“Seperti halnya para pedagang sayuran di pedesaan yang terlilit utang oleh para lintah darat di desa-desa. Andaikan saja mereka, per orang diberi modal Rp 1 juta, untuk 1000 orang saja kan cuma butuh Rp 1 Miliar. Nah, pelaksanaannya nanti dibantu santri-santri,” terang Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.<>
Hasyim menyampaikan hal itu usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara KPDT dengan PBNU di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (20/11). MoU yang ditandatangani oleh Menteri Lukman Edy dengan Hasyim Muzadi itu meliputi program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah tertinggal.
Hal yang sama, menurut Hasyim, sudah dilakukan di Malang, Jawa Timur, melalui Al-Hikam—pondok pesantren yang ia pimpin. Hanya, katanya, program itu baru berjalan pada tingkat mempersiapkan tenaga yang nantinya bisa mengawal program kredit lunak tersebut.
“Kalau program itu dilakukan, mungkin yang akan membutuhkan duit cukup banyak, ya pelatihan kepada para santrinya itu. Tapi, kalau itu sudah bisa dipenuhi, maka program kredit lunak itu akan lebih nyata manfaatnya dari pada harus repot-repot mengundang investor,” terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu.
Hasyim juga mengaku yakin usulan yang ia tawarkan itu hanya mampu dijalankan oleh KPDT. Pasalnya, kementerian atau departemen lainnya tidak memiliki program yang dapat menyentuh perekonomian masyarakat paling bawah, bahkan lembaga perbankan sekalipun.
“Ini (program kredit lunak, Red) tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kalau bank juga susah, karena persoalan administrasi dan juga nilainya yang tergolong tidak banyak,” ujar Hasyim.
Namun demikian, tambah Hasyim, program tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, transparan dan bertanggung jawab. Dan, PBNU pun selama ini sudah melakukan hal itu dengan bekerja sama dengan konsultan akuntan publik. (rif)
