Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengingkatkan kepada bangsa Indonesia agar tidak selalu membawa masalah dalam negeri ke dunia internasional. Sebab, jika hal itu jelas tidak akan menguntungkan bangsa Indonesia.
"Pemerintah dan bangsa Indonesia jangan sampai melakukan atau terpengaruh internasionalisasi masalah-masalah internal keluarga bangsa, seperti masalah Pak Harto dan Munir " ungkap Hasyim di Jakarta, Ahad (23/9).
<>Pernyataan mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur tersebut merupakan tanggapan terhadap internasionalisasi sejumlah masalah dalam negeri yang akhir-akhir ini terjadi, seperti kasus korupsi mantan Presiden Soeharto dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Menurutnya, internasionalisasi sejumlah masalah dalam negeri dapat menurunkan martabat bangsa dan akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang selalu berada dalam pengaruh asing.
Ia mencontohkan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto yang sebenarnya masalah internal bangsa Indonesia. Karena itu, pihak asing sebenarnya tak perlu terlibat dalam masalah tersebut. "Urusan Pak Harto dengan keputusan MA adalah masalah hukum domestik, sehingga tak perlu ada campur tangan PBB atau Bank Dunia," tegasnya.
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir juga demikian. Karena telah terjadi internasionalisasi, upaya pengusutan dan penegakan hukum akhirnya menjadi tidak jelas karena merembet ke mana-mana. Jika itu diteruskan, katanya, kasus tersebut akan terus menggantung.
Khusus soal kasus Munir, Hasyim mendukung pengusutan secara tuntas kasus tersebut. Namun, dia sangat tidak sepakat, jika kasus tersebut akhirnya menyeret pihak-pihak yang tak bersalah. Karena itu, dia mendesak kepada pemerintah agar tidak menuruti kemauan dan intervensi asing dalam bidang politik, ekonomi dan intelijen.
"Kasus Munir memang harus selesai. Masalahnya, orang seperti Pak As’ad yang dari sipil justru disangkutkan secara tidak logis. Saya tahu betul Pak As’ad. Dia sama sekali bukan tipe orang yang berbuat nista kepada orang lain, apalagi pada tokoh sekaliber Munir. Karena reformasilah orang sipil bisa masuk BIN," katanya. (rif)
