Jakarta, NU Online
Sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara PBNU dengan Departemen Kehutanan dalam melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di 33 propinsi di Indonesia dan kerjasama PBNU dengan Perum Perhutani, PBNU meminta PWNU dan PCNU segera membentuk tim Ad Hoc Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKL).
Wakil ketua GNKL Syaiful Bahri Ansori menjelaskan instruksi ini merupakan upaya agar gerakan ini cepat terealisir di daerah-daerah. “Dibentuk tim Ad Hoc, bukan langsung ditangani oleh PWNU atau PCNU agar bisa melakukan koordinasi dengan cepat,” tuturnya kepada NU Online, Kamis.
<>Syaiful mengharapkan agar personel yang terlibat dalam tim ini adalah mereka yang masih muda-muda dan memiliki mobilitas tinggi yang berasal dari unsur lembaga dan badan otonom NU setempat.
Setelah terbentuk, tim tersebut diminta segera melakukan koordinasi dan meminta legalisasi kepada GNKL PBNU atas setiap usulan, rencana pelaksanaan dan pelaporan teknis kegiatan di daerah. “PBNU, Dephut dan Perum Perhutani sepakat bahwa pelaksanaan program kerjasama ini hanya akan direncanakan dan dilaksanakan melalui satu pintu, yaitu GNKL-PBNU,” tandasnya.
Secara hirarkis, GNKL PBNU bertindak sebagai perencana, pelaksana, fungsi legalisasi, monitoring, evaluator dan berwenang berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait serta sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan program secara nasional.
Sementara GNKL PWNU bertindak sebagai epngawas dan pemberi laporan atas kinerja GNKL PCNU di wilayah kerja masing-masing untuk dilaporkan kepada tim kerja GNKL PBNU sedangkal GNKL PCNU bertindak sebagai pengusul program yang harus disampaikan kepada Tim Kerja GNKL PBNU dan menjadi pendamping pelaksana lapangan atas program-program kehutanan yang direncanakan oleh GNKL PBNU.
Untuk tahun 2007 mendatang, program ini masih berkonsentrasi di Jawa mengingat pulau ini dianggap palaing kritis sehingga menjadi prioritas untuk upaya penyelamatan lingkungan.
Beberapa program yang dijalankan diantaranya adalah reboisasi atau penghijauan kembali hutan rakyat, penanaman hutan produksi dan wana santri atau program yang melibatkan para santri agar mereka bisa menjadi ujung tombak dalam menjaga dan menyelamatkan hutan.
Selain itu juga terdapat social forestry berupa peningkatan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan seperti program tumpang sari. (mkf)
