Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan gagalnya usulan interpelasi Lapindo oleh DPR. Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu menuding DPR tak peka terhadap nasib rakyat yang sedang menderita.

”Ini membuktikan bahwa DPR tak peduli terhadap nasib rakyat,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Syaiful Bahri Anshori di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/8).<>

Syaiful menyatakan, gagalnya DPR menyepakati usulan interpelasi Lapindo menjadi pukulan berat bagi rakyat kecil. Parahnya, pukulan itu dilakukan oleh wakil rakyat. ”Ini sama dengan memandang remeh masalah korban lumpur Lapindo,” tuturnya.

Dibandingkan dengan interpalasi nuklir Iran, lanjutnya, interpelasi Lapindo sebenarnya lebih penting. Sebab, masalah luapan lumpur Lapindo meyangkut masalah riil dalam negeri. “Ini kan masalah riil rakyat sendiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu menegaskan, gagalnya interpelasi Lapindo bisa menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi partai politik di Indonesia. Rakyat bisa tak lagi menaruh kepercayaan terhadap partai karena merasa tak mendapat keuntungan apa-apa.
 
Selain itu, lanjut Syaiful, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sekarang akan semakin menipis. Hal itu dapat menguntungkan tokoh-tokoh dari luar partai politik yang ingin maju sebagai calon independen pada pemilu mendatang.

Menurutnya, rakyat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Karena itu, siapa yang memberikan perhatian lebih terhadap nasib rakyat, pasti akan mendapatkan simpati besar.

”Kalau sudah begini, jangan berharap rakyat percaya pada partai politik dan tokohnya,” pungkasnya.

Rapat paripurna DPR dengan agenda membahas usulan interpelasi Lapindo, Selasa (21/8), akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Setelah melalui pembahasan alot, DPR kembali menunjukkan ketidakpekaannya terhadap penderitaan warga Sidoarjo.

Rapat Paripurna itu sempat diwarnai aksi keluar ruangan sidang oleh puluhan anggota DPR dari FKB. Lobi antar-fraksi hanya sepakat untuk lebih mengefektifkan Badan Pengawas DPR untuk Lapindo selama 3 bulan. (rif)