Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menganggap bahwa kesejahteraan belum sepenuhnya merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Meski capaian-capaian Pemerintah sudah ada, namun harus lebih ditingkatkan lagi,” kata pria yang akrab disapa Kang Said ini kepada NU Online, 26 Januari 2011.
Kang Said menyatakan bahwa masih sangat banyak warga yang tinggal di dekat daerah berpotensi sumber daya ekonomi tinggi, namun kondisinya masih miskin. “Mereka yang tinggal di dekat laut, dan bermata pencaharian sebagai nelayan, masih miskin. Padahal potensi ekonominya tinggi. Begitu pula yang di dekat hutan dan perkebunan, kondisinya sama. Ini adalah bukti ketidakseimbangan yang nyata. Lagipula mereka warga NU,” kritik Kang Said.
t;
Kritik ini juga disampaikan Kang Said kepada Presiden ketika bertemu dengan para tokoh agama di Istana Negara beberapa waktu lalu. “Saya juga sampaikan bahwa masyarakat di daerah pertambangan mengalami nasib serupa. Dan Presiden menerima kritik saya dan mengakui kebenaran itu. Bahkan Presiden menyatakan dari 8800 izin pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah, tidak ada satupun yang dimiliki warga NU,” lanjut Kang Said.
Kesejahteraan yang belum merata ini, menurut Kang Said, harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah. “Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Masih banyak masyarakat miskin di mana-mana. Dan mayoritas dari mereka adalah orang NU. Kritik semacam ini harus saya sampaikan kepada Pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab NU memperjuangkan warganya,” tegas Kang Said.
Kang Said juga menampik tuduhan bahwa ia adalah antek Pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik. “Saya tegaskan lagi, saya tidak membela Pemerintah, saya membela warga NU. Buktinya kritik terus saya sampaikan kepada Pemerintah, namun tidak dengan bahasa yang kasar. Jadi inilah yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar bil mauidzatil hasanah. Karena PBNU harus bisa menjadi contoh yang baik bagi warganya,” tambah Kang Said.
Kang Said juga menegaskan bahwa sikap NU terhadap pemerintah akan lebih proporsional dan rasional. Bila pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan aspirasi rakyat, maka NU akan mendukung penuh kebijakan pemerintah, tetapi ini bukan berarti NU berkoalisi. Sebaliknya bila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat, maka NU akan melakukan kritik. Namun ini tidak berarti oposisi. “Ini adalah posisi yang tepat bagi NU. Sehingga NU akan mampu menjaga keseimbangan kehidupan bernegara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH MA Sahal Mahfudz menyatakan hal serupa. Dalam menyampaikan kritiknya, ulama harus memperhatikan jatidiri keulamaan. Yaitu senantiasa menggunakan cara yang baik, pilihan kata yang tepat dan tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. "Jangan sampai malah membuat gaduh," kata Kiai Sahal mengingatkan. (bil)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menganggap bahwa kesejahteraan belum sepenuhnya merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Meski capaian-capaian Pemerintah sudah ada, namun harus lebih ditingkatkan lagi,” kata pria yang akrab disapa Kang Said ini kepada NU Online, 26 Januari 2011.
Kang Said menyatakan bahwa masih sangat banyak warga yang tinggal di dekat daerah berpotensi sumber daya ekonomi tinggi, namun kondisinya masih miskin. “Mereka yang tinggal di dekat laut, dan bermata pencaharian sebagai nelayan, masih miskin. Padahal potensi ekonominya tinggi. Begitu pula yang di dekat hutan dan perkebunan, kondisinya sama. Ini adalah bukti ketidakseimbangan yang nyata. Lagipula mereka warga NU,” kritik Kang Said.
t;
Kritik ini juga disampaikan Kang Said kepada Presiden ketika bertemu dengan para tokoh agama di Istana Negara beberapa waktu lalu. “Saya juga sampaikan bahwa masyarakat di daerah pertambangan mengalami nasib serupa. Dan Presiden menerima kritik saya dan mengakui kebenaran itu. Bahkan Presiden menyatakan dari 8800 izin pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah, tidak ada satupun yang dimiliki warga NU,” lanjut Kang Said.
Kesejahteraan yang belum merata ini, menurut Kang Said, harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah. “Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Masih banyak masyarakat miskin di mana-mana. Dan mayoritas dari mereka adalah orang NU. Kritik semacam ini harus saya sampaikan kepada Pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab NU memperjuangkan warganya,” tegas Kang Said.
Kang Said juga menampik tuduhan bahwa ia adalah antek Pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik. “Saya tegaskan lagi, saya tidak membela Pemerintah, saya membela warga NU. Buktinya kritik terus saya sampaikan kepada Pemerintah, namun tidak dengan bahasa yang kasar. Jadi inilah yang dimaksud amar ma’ruf nahi munkar bil mauidzatil hasanah. Karena PBNU harus bisa menjadi contoh yang baik bagi warganya,” tambah Kang Said.
Kang Said juga menegaskan bahwa sikap NU terhadap pemerintah akan lebih proporsional dan rasional. Bila pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan aspirasi rakyat, maka NU akan mendukung penuh kebijakan pemerintah, tetapi ini bukan berarti NU berkoalisi. Sebaliknya bila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat, maka NU akan melakukan kritik. Namun ini tidak berarti oposisi. “Ini adalah posisi yang tepat bagi NU. Sehingga NU akan mampu menjaga keseimbangan kehidupan bernegara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH MA Sahal Mahfudz menyatakan hal serupa. Dalam menyampaikan kritiknya, ulama harus memperhatikan jatidiri keulamaan. Yaitu senantiasa menggunakan cara yang baik, pilihan kata yang tepat dan tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. "Jangan sampai malah membuat gaduh," kata Kiai Sahal mengingatkan. (bil)
