Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan pengambilan sidik jari di pesantren, namun demikian ia sangat mendukung adanya program peningkatan wawasan kebangsan di Pondok Pesantren.

" Pengambilan sidik jari kita tolak karena mencurigai pesantren, tapi kalau pemberian wawasan kebangsaan memang sangat diperlukan. Harus diakui bahwa tak semua pesantren ada pendidikan wawasan kebangsaannya,” tandasnya di PBNU Kamis.

Berbeda dengan pengambilan sidik jari yang terkesan mencurigai pesantren, pendidikan kebangsaan juga diberlakukan dalam semua tingkat pendidikan, termasuk di perguruan tinggi.

Bagi NU NKRI sifatnya sudah final dan tak perlu lagi berbagai macam bentuk kenegaraan seperti kekhalifahan atau kesultanan seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh beberapa ormas. Yang penting bagi NU adalah nilai-nilai keislaman menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia.

Sebelumnya pemerintah melakukan serangkaian pertemuan dengan ormas keagamaan dalam upaya meningkatkan dan memperkuat wawasan kebangsaan. Diantara program yang akan dijalankan adalah menerjunkan enam menteri di sejumlah pesantren untuk pemberian wawasan kebangsaan di PP Modern Gontor (Jawa Timur), PP Samsul Alum, Gunung Puyuh, Sukabumi (Jawa Barat), PP Darul Rahman (Jakarta), PP Edy Mantoro, Gedangan Tuntang, Semarang (Jawa Tengah), PP Darul Qolam Gintung (Banten), PP Alhamidiyah (Madura), PP Walimin (Yogyakarta), dan PP Sidogiri Pasuruan (Jawa Timur).

Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang tersebut juga meminta agar pendidikan wawasan kebangsaan tersebut juga diberlakukan bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri baik dari Timur Tengah maupun di Barat agar mereka bisa mengindonesiakan pengetahuan yang mereka miliki.

”Akar mereka tidak menganggap Jakarta seperti Kairo atau Surabaya seperti Califormia, yang ada kan Kalidami (salah satu daerah di Surabaya.red),” tandasnya yang disambut ketawa para wartawan yang saat itu tengah mengikuti pertemuan.(mkf)