Jakarta, NU Online
Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah tak membedakan perhatiannya terhadap sekolah dan madrasah. Sekolah negeri atau swasta dan madrasah negeri atau madrasah swasta harus diperlakukan sama oleh pemerintah.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar NU, Idy Muzayyad, kepada NU Online, di sela-sela penyelenggaraan Lokakarya Pra-Kongres IPNU dan Ikatan Pelajar Putri NU di Jakarta, Rabu (27/5).<>
“Pemerintah harus memperhatikan penyelesaian masalah-masalah mendasar, seperti penyediaan fasilitas belajar, kualitas guru, ketersediaan referensi semua tingkatan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah,” ujar Idy.
Untuk kepentingan tersebut, lanjut Idy, pemerintah harus membuat standar minimum fasilitas belajar yang itu berlaku untuk semua. “Jangan bermimpi bangsa ini akan menghasilkan output (hasil) pendidikan yang optimum, bila proses belajarnya saja tidak maksimum,” pungkasnya.
IPNU menilai, fasilitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Akibatnya, kualitasnya pun tidak dapat disamaratakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membenahi infrastruktur pendidikan.
Jika hal itu sudah terpenuhi, keinginan pemerintah untuk menyeragamkan kualitas hasil pendidikan melalui Ujian Nasional (UN), juga dapat terwujud. Saat ini, upaya tersebut belum dapat terwujud karena salah satunya belum meratanya fasilitas infrastruktur pendidikan.
“Pelaksanaan UN hendaknya hanya sebagai pemeta kualitas pendidikan dan bukan sebagai penentu kelulusan, mengingat besarnya ketidakseimbangan kualitas pendidikan di negeri ini,” jelas Idy.
Tak hanya itu. Menurut Idy, pengalaman yang terjadi selama ini, pelaksanaan UN justru banyak masalah. “Sebut saja, kebocoran soal UN, siswa yang bunuh diri karena tidak lulus, atau bahkan adanya tim sukses yang dibentuk sekolah untuk melakukan intrik dalam proses pengerjaan soal UN,” terangnya. (rif)
Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah tak membedakan perhatiannya terhadap sekolah dan madrasah. Sekolah negeri atau swasta dan madrasah negeri atau madrasah swasta harus diperlakukan sama oleh pemerintah.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar NU, Idy Muzayyad, kepada NU Online, di sela-sela penyelenggaraan Lokakarya Pra-Kongres IPNU dan Ikatan Pelajar Putri NU di Jakarta, Rabu (27/5).<>
“Pemerintah harus memperhatikan penyelesaian masalah-masalah mendasar, seperti penyediaan fasilitas belajar, kualitas guru, ketersediaan referensi semua tingkatan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah,” ujar Idy.
Untuk kepentingan tersebut, lanjut Idy, pemerintah harus membuat standar minimum fasilitas belajar yang itu berlaku untuk semua. “Jangan bermimpi bangsa ini akan menghasilkan output (hasil) pendidikan yang optimum, bila proses belajarnya saja tidak maksimum,” pungkasnya.
IPNU menilai, fasilitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Akibatnya, kualitasnya pun tidak dapat disamaratakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membenahi infrastruktur pendidikan.
Jika hal itu sudah terpenuhi, keinginan pemerintah untuk menyeragamkan kualitas hasil pendidikan melalui Ujian Nasional (UN), juga dapat terwujud. Saat ini, upaya tersebut belum dapat terwujud karena salah satunya belum meratanya fasilitas infrastruktur pendidikan.
“Pelaksanaan UN hendaknya hanya sebagai pemeta kualitas pendidikan dan bukan sebagai penentu kelulusan, mengingat besarnya ketidakseimbangan kualitas pendidikan di negeri ini,” jelas Idy.
Tak hanya itu. Menurut Idy, pengalaman yang terjadi selama ini, pelaksanaan UN justru banyak masalah. “Sebut saja, kebocoran soal UN, siswa yang bunuh diri karena tidak lulus, atau bahkan adanya tim sukses yang dibentuk sekolah untuk melakukan intrik dalam proses pengerjaan soal UN,” terangnya. (rif)
