Jakarta, NU Online
Bersamaan dengan proses perundingan tentang Aceh antara Pemerintah RI dengan GAM, perkembangan mengenai Papua juga mengemuka kembali. Sejumlah tokoh adat Papua beserta ribuan masyarakat Papua mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat, sehingga sekarang wacana Papua merdeka digaungkan oleh masyarakat Papua.

“Secara prinsip Papua adalah jelas bagian dari NKRI, baik ditilik dari resolusi internasional maupun sejarah perjuangannya, namun kalau didiskriminasi terus bukan mustahil gerakan menyokong referendum bagi Papua terus berlanjut,” ungkap amirudin.

Untuk itu harus didorong Pemerintah untuk konsisten dalam mengimplementasikan otonomi khusus bagi Papua, terutama dalam hal substansi yang tertuang didalamnya, yakni; peran Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultural yang merepresentasikan masyarakat Papua dalam pengembangan kebijakan pembangunan bagi masyarakat Papua.

Hal ini menjadi fokus diskusi terbatas Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia, yang menghadirkan Amirudin, aktifis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), yang juga berasal dari Papua, Senin ini (15/8) di Gedung PBNU.

Diskusi ini bagian dari respon FKPI terhadap ancaman disintegrasi bangsa yang mengancam, dimulai dari menguatnya isu Aceh lalu menyusul Papua. FKPI merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam memperhatikan isu ini.

Hadir dalam diskusi terbatas itu perwakilan aktifis organisasi yang tergabung dalam FKPI, yakni; PB PMII, DPP GMNI, PP GMKI, PP IPNU, PP IPPNU, PP Hikmahbudhis dan PP PMKRI.

Selanjutnya FKPI akan menyatakan sikap bersama dan program bersama dalam memperkuat komitmen kebangsaan antar pemuda,sekaligus akan mendorong perubahan sosial dalam setiap aspek kebijakan pemerintah terhadap rakyat, selain tetap mengintensifkan pertemuan dan diskusi rutin penguatan internal(Die)