Jakarta, NU Online
Partai Golkar dan PDIP diperkirakan menjadi partai politik yang paling kuat dan paling ketat bersaing pada Pemilu 2009 dan dalam persaingan kedua partai itu, PKB yang menempatkan diri sebagai partai tengah bisa mengambil keuntungan.
Demikian pendapat Direktur Lembaga Survey Indonesia Saiful Mujani dan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit dalam diskusi "Perpektif Politik Rakyat terhadap Parpol" yang diselenggarakan Fraksi PKB DPR RI di Gedung Nusantara I di Senayan Jakarta, Kamis.
<>Hadir pula dalam diskusi ini Ketua FKB Effendy Choirie, Ketua PBNU KH Masdar F Masudi dan Sekjen PKB Yeni Wahid.
Saiful Mujani berpendapat, PKB dan sejumlah partai lainnya akan tetap menjadi partai papan tengah pada Pemilu 2009. Partai yang prospektif itu adalah bisa mengatur pemerintah dan bisa memerintah
Hasil survey LSI, menunjukkan jika Pemilu dilaksanakan sekarang, maka hasilnya menunjukkan Golkar 19,5%, PDIP (16%), Partai Demokrat (10%), PKB (6%), PKS (4%), PPP (4%), PAN (2%) dan partai lainnya 5,5%. Sementara pemilih yang belum menentukan pilihan sebanyak 33%. "Jadi masih ada waktu buat PKB untuk menggenjot suara itu," katanya.
Selama ini Parpol dinilai negatif oleh sebagian masyarakat karena selalu mengambil "input" dengan mengobral janji selama kampanye dan selalu menyerap aspirasi namun tak bisa memperjuangkannya. Sementara output tidak kelihatan. ’Kesulitan PKB selama ini bekerja terlalu banyak input," katanya.
Kritik yang sama juga dilontarkan Arbi Sanit. PKB harus memberi stempel buat pemerintah sehingga rakyat tahu PKB telah berbuat banyak dan positif untuk rakyat. "Karena sekarang banyak Parpol malah membuat rakyat kacau balau. Bahkan malah membuat suara tak berguna," katanya.
Menurut Arbi, rakyat sekarang membutuhkan perlindungan karena rakyat tak bisa melindungi dirinya. Karena itu, Parpol harus bisa membuktikan hal itu. ’Setidaknya PKB harus membangun sistem pemerintahan yang stabil, yang bisa memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat," katanya.
Hanya saja, kata Arbi, disayangkan bila sikap politik PKB justru ikut bersekongkol setuju electoral treshold (ET) 3%, tapi bukan 5%. Ketua FKB DPR RI Efendy Choirie mengatakan kehadiran FKB di tengah konfigurasi politik Indonesia harus bisa mewakili aspirasi, harapan dan keprihatinan rakyat.
"Sejak FKB DPR dirombak, kita telah mengambil langkah politik representasi, antara lain mendesak interpelasi Lapindo, mendukung penolakan proyek PLTN, menerima TKI Malaysia dan Saudi Arabia dan lain-lainnya," katanya.
Politik legislasi FKB ke depan harus memihak terhadap kelompok rentan dan berwawasan lingkungan hidup. Mereka antara lain, kaum miskin, kelompok difabel, perempuan, anak-anak atau kelompok yang mempunyai akses terbatas dalam pengambilan keputusan politik. "Paket RUU Hijau yang tengah dibahas FKB bisa menjadi usul inisiatif untuk memulihkan kehancuran," katanya.
Ketua PBNU Masdar Farid mengakui sekarang ada kebekuan hubungan antara NU dan PKB. Awalnya kebekuan itu hanya pada tingkat elit semata, tapi kemudian merembet hingga "grass root". ’Karena ada sejumlah faktor yang perlu diperbaiki di PKB," katanya.
Salah satunya, kata Masdar, figur PKB yang akseptabel, menggunakan jargon-jargon yang dekat dengan ulama, PKB harus bisa mengedepankan Islam yang tetap moderat, membangun isu-isu dan kebijakan yang berorientasi kebangsan dan kerakyatan. (ant/mad)
