Jakarta, NU Online
Kendati pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pendidikan agama dan keagamaan yang mengatur setiap lembaga pendidikan berlabel agama, namun  Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama mengingatkan agar pemerintah tidak mengganggu  otonomi madrasah atau pesantren yang telah lama ada.  

“Otonomi madrasah atau pesantren akan terganggu pasca keluarnya PP 55 tahun 2007 karena peraturan tersebut sarat dengan rencana formalisasi kelembagaan, serta sentralisasi manajerial yang berpotensi mereduksi kemandirian lembaga pendidikan Islam.,” kata Aceng Abdul Azis, Sekretaris PP LP Maarif NU di Jakarta, Jumat sore (23/11).

<>

Selain itu lanjut Aceng, pemerintah hendaknya tetap menjaga karakteristik asli madrasah atau pesantren yang selama ini telah berkembang optimal di tengah-tengah masyarakat.  Menurutnya, operasionalisasi PP 55/2007 hendaknya tetap menampung aspirasi para penyelenggara pendidikan Islam sehingga tidak melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif.

“Regulasi pemerintah diharapkan makin positif bagi proses pemberdayaan pendidikan Islam, dan berupaya memberikan jalur-jalur alternative bagi peningkatan mutunya,” katanya.

Aceng mengatakan, Maarif NU menilai keluarnya PP 55/2007 merupakan prestasi politik pendidikan yang harus mendapatkan apresiasi dari para penyelenggara pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebaiknya PP tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapatkan respons yang akan menjadi pertimbangan Departemen Agama dalam menyusun kebijakan pendidikanya.

“Pendidikan Islam memang sangat membutuhkan perlakuan khusus, setelah terlalu lama ditinggalkan pemerintah. Akan tetapi implementasi kebijakan pendidikan Islam hendaknya seiring dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rangka memaksimalkan perannya sebagai organisasi penyelenggara pendidikan Islam, Maarif NU menyelenggarakan Roundtable Discussion “Grand Design Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama dan Pemetaan Potensinya”, pada Kamis 29/11, di Hotek Grand Alia Jakarta, degnan beberapa nara sumber antara lain Prof. Dr. H. Muhammad Ali, M.Ed (Dirjen Pendidikan Islam Depag RI). Prof. Dr. Abdurrahman Mas’ud MA (Direktur Diktis Depag RI), Dr. Thoyib IM (Ketua PP LP Maarif NU), dan Dr Hj. Sri Mulyati (Deputi Pasca nSarjana UIN Jakarta).

Sementara itu, dalam mensukseskan program pendidikan dasar 9 tahun, Maarif NU telah berhasil memetakan potensi pendidikan dasar di 20 kabupaten/kota yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, yang temuan-temuannya akan dipresentasikan pada acara Semiloka Nasional Pendidikan Dasar 9 Tahun, pada Rabu 5 Desember 2007, di Jakarta. Akan hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Prof Dr. HA Qodri Azizy, Dr. Hamid Muhammad dan Masduki Baedlawi. (ks)