Jakarta, NU Online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta umat Islam Indonesia bersabar tentang keputusan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Pasalnya, penentuan Lebaran tersebut baru akan diketahui pada 11 Oktober mendatang.
"Berbagai upaya pendekatan telah kita lakukan, tentu hasilnya akan kita sampaikan pada H-1. Insya Allah tanggal 11 Oktober nanti bisa diketahui," kata Presiden Yudhoyono dalam acara jumpa pers seusai rapat kabinet paripurna mengenai persiapan Idul Fitri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/10) kemarin.<>
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masih berbeda pendapat soal penentuan Idul Fitri tersebut. Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada 12 Oktober. Sementara, NU baru akan menentukannya pada 11 Oktober setelah melalui proses rukyat (melihat bulan) dan sidang isbat (penentuan) di Departemen Agama.
Perbedaan pandangan antar-kedua organisasi kemasyarakatan Islam besar di Indonesia itu karena metode yang digunakan pun berbeda. NU, seperti halnya juga Muhammadiyah, menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi). Namun, metode tersebut hanya pendukung rukyat, bukan penentu. Keputusan akhirnya tetap berada pada hasil rukyat.
Muhammadiyah yang mengandalkan metode hisab, sudah berani menentukan 1 Syawal sejak jauh-jauh hari.
Di tempat berbeda, Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, KH Nur Muhammad Iskandar SQ, mengatakan, upaya menyamakan penentuan 1 Syawal antara NU dan Muhammadiyah merupakan langkah sia-sia. Sebab selama ini pendekatan dan cara pandang kedua organissi itu sudah berbeda.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah maupun ormas-ormas Islam lebih mengurusi persoalan yang terkait rakyat langsung, seperti korupsi, kesejahteraan, kemiskinan, daripada menyatukan pendapat berbeda soal 1 Syawal.
"Nggak usah diseragamkan, karena kita lahir itu sudah berbeda. Banyak persoalan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, yang lebih perlu diperhatikan daripada ini," kata Kiai Nur, begitu panggilan akrabnya.
Ketua Dewan Pakar DPP PPP KH Nur Muhammad Iskandar SQ menilai, perbedaan di antara kedua ormas Islam tersebut tak perlu dipermasalahkan. "Ya sudah biarkan. Wong sabda Nabi, perbedaan itu adalah rahmat. Jadi biarkan NU jadi NU, Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, sendiri-sendiri," katanya. (dtc/rif)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta umat Islam Indonesia bersabar tentang keputusan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Pasalnya, penentuan Lebaran tersebut baru akan diketahui pada 11 Oktober mendatang.
"Berbagai upaya pendekatan telah kita lakukan, tentu hasilnya akan kita sampaikan pada H-1. Insya Allah tanggal 11 Oktober nanti bisa diketahui," kata Presiden Yudhoyono dalam acara jumpa pers seusai rapat kabinet paripurna mengenai persiapan Idul Fitri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/10) kemarin.<>
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masih berbeda pendapat soal penentuan Idul Fitri tersebut. Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada 12 Oktober. Sementara, NU baru akan menentukannya pada 11 Oktober setelah melalui proses rukyat (melihat bulan) dan sidang isbat (penentuan) di Departemen Agama.
Perbedaan pandangan antar-kedua organisasi kemasyarakatan Islam besar di Indonesia itu karena metode yang digunakan pun berbeda. NU, seperti halnya juga Muhammadiyah, menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi). Namun, metode tersebut hanya pendukung rukyat, bukan penentu. Keputusan akhirnya tetap berada pada hasil rukyat.
Muhammadiyah yang mengandalkan metode hisab, sudah berani menentukan 1 Syawal sejak jauh-jauh hari.
Di tempat berbeda, Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, KH Nur Muhammad Iskandar SQ, mengatakan, upaya menyamakan penentuan 1 Syawal antara NU dan Muhammadiyah merupakan langkah sia-sia. Sebab selama ini pendekatan dan cara pandang kedua organissi itu sudah berbeda.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah maupun ormas-ormas Islam lebih mengurusi persoalan yang terkait rakyat langsung, seperti korupsi, kesejahteraan, kemiskinan, daripada menyatukan pendapat berbeda soal 1 Syawal.
"Nggak usah diseragamkan, karena kita lahir itu sudah berbeda. Banyak persoalan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, yang lebih perlu diperhatikan daripada ini," kata Kiai Nur, begitu panggilan akrabnya.
Ketua Dewan Pakar DPP PPP KH Nur Muhammad Iskandar SQ menilai, perbedaan di antara kedua ormas Islam tersebut tak perlu dipermasalahkan. "Ya sudah biarkan. Wong sabda Nabi, perbedaan itu adalah rahmat. Jadi biarkan NU jadi NU, Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, sendiri-sendiri," katanya. (dtc/rif)
