Surabaya, NU Online
Komisi rekomendasi dan tausiyah munas dan konbes NU merekomendasikan agar PBNU membentuk komisi Mashlahah ‘Ammah untuk mengatasi kebuntuan komunikasi politik yang akhir-akhir ini terjadi dikalangan politik NU.
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa komisi ini bukan dinamakan sebagai komisi politik karena tugasnya untuk memberikan pelajaran wawasan kebangsaan kepada nahdliyyin. “Ini merupakan bagian dari pembelajaran politik kebangsaan dan tidak bertentangan dengan khittah 1926 karena tidak berbentuk partai politik,” tuturnya dihadapan para wartawan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Minggu.
<>Dikatakan oleh Hasyim bahwa konflik yang terjadi dalam tubuh PKB telah menyebabkan kebimbangan dikalangan nahdliyyin. Namun demikian, komisi ini tak dikhususkan untuk mengatasi permasalahan di tubuh PKB.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PBNU H. Ahmad Bagdja bahwa dengan berdirinya komisi ini memungkinkan PBNU untuk membantu menyelesaikan permasalahan politik yang dialami warganya, termasuk masalah PKB.
Sejauh ini kedua kubu di PKB tidak pernah meminta PBNU untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. “Belum ada penyerahan ke PBNU, yang ada hanya permintaan dukungan dari masing-masing fihak. Karena itu kami menganggap bahwa mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri,” tutur Hasyim.
Sebelumnya terdapat wacana pendirian partai baru dari beberapa kyai akibat konflik yang melanda tubuh PKB. Namun demikian, Rais aam PBNU KH Sahal Mahfudz menegaskan bahwa PBNU tak lagi memfasilitasi pendirian partai politik baru yang bisa dikhawatirkan malah memperkeruh masalah. (mkf)
