Jakarta, NU Online
Mantan Menteri BUMN era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rozy Munir mengkritik kebijakan pemerinatah yang menaikan harga BBM tanggal 1 Oktober lalu. Dia menilai pada kebijakan tersebut banyak terjadi ketidakkonsistenan pada pemerintahan SBY-JK. Diantaran. Salah satunya soal besarnya kenaikan yang di luar dugaan masyarakat
”Kita tahu BBM telah naik rata seratus persen. Itu di luar dugaan kita. Ada apa dengan kebijakan pemerintah itu,” kata Rozy Munir di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, Selasa (4/10).
<>Menurutnya, pada saat menerima Forum Rektor, pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga BBM antara 30 sampai 50 atau 70 persen. Ternyata, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan harga BMM rata-rata mencapai seratus persen. DPR pun tidak menyangka BBM akan akan naik setinggi itu. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak yang kaget saat pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut.
Dia juga melihat kejanggalan pada pengunduran waktu pengumuman oleh pemerintah dari jam 22.00 menjadi pukul 00.00.”Saya kira ada yang janggal. Pada saat ketemu forum rektor, kanaikan tidak setinggi itu. Pengunduran pengumunan juga menimbulkan tanda tanya,” kata pria yang kini menjabat sebagai ketua PBNU ini.
Kenaikan harga BBM mungkin harus diterima, meski hal itu sangat pahit. Namun, hal itu harus diimbangi dengan efektifitas dan efesiensi dalam mengelola penghasilan dalam negeri. Dikatakanya, pemerintah harus dapat mengatasi masih banyaknya praktek illegal logging, penyelundupan hasil laut, penyelundupan gula dan bentuk penyelundupan dan penggelapan lainya. “Pemerintah jangan sampai kecolongan terus. Seperti oil logging, ilegal logging, gula dan lainya. Kenaikan BBM harus diimbangi dengan itu,” jelasnya.(mkf/mil)
