Abuja, NU Online
Kelompok pemberontak Darfur utama dan pemerintah Sudan, Jum’at (5/5) menerima kesepakatan damai. Namun, dua kelompok pemberontak lainnya, meragukan apakah penandatangan kesepakatan itu dapat menyelesaikan konflik berdarah yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun di sudan. demikian sumber Reuters melaporkan.
Seperti diberitakan, ada empat pihak yang diminta menandatangani kesepakatan damai ini. Yaitu, Pemerintah Khourtum, Tentara Pembebasan Sudan (SLA, yang kadang disebut Juga Gerakan Pembebasan Sudan /SLM)). Kelompok ini terdiri dari dua faksi, yaitu faksi Minni Arcua Minnawi yang memiliki dukungan yang lebih besar dari rakyat Darfur dan faksi Abel Waheb Mohammded al-Nur. Kelompok lainnya menamakan diri Gerakan Kesetaraan dan Keadilan (JEM).
“Ini menjadi hari yang sangat penting akan harapan dan kesempatan bagi rakyat Darfur yang sudah lama mengalami penderitaan, namun ini hanyalah satu langkah (awal),” ungkap Wakil Deplu AS Robert Zoellick kepada wartawan di Abuja.
“Ini harus diikuti oleh pemerintah dan gerakan pemberontak dengan dukungan dari misi Uni Afrika (AU) dan kita berharap bantuan dari pasukan PBB,” tambahnya.
Meski demikian, Zoellick dalam keterangannya juga merasa kecewa dengan sikap kelompok pemberontak yang menolak damai. “Mereka tahu bahwa rakyatnya sedang sekarat. Inilah sebetulnya saat kepemimpinan mereka ditunjukkan untuk membantu rakyat. Kini kepemimpinan mereka dipertanyakan,” kata Zoellick.
Pemerintah Sudan dan kelompok Tentara Pembebasan Sudan (SLA) setuju untuk menandatangani kesepakatan damai, Jum'at pagi setelah adanya negosiasi yang alot antara kedua belah pihak yang berseteru dalam beberapa hari sebelumnya.
“Saya terima dokumen itu dengan beberapa syarat mengenai pembagian kekuasaan,” ungkap pemimpin kelompok angkatan pembebasan Sudan Minni Arcua Minnawi kepada Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo, Zoellick dan para diplomat senior dalam pertemuannya di Abuja.
“Kami bersedia menandatangani meskipun dengan sejumlah keberatan karena kami ingin mengakhiri penderitaan rakyat Darfur,” tambahnya.
“Prioritas kami adalah damai dan untuk mengurangi situasi (krisis) kemanusiaan di Darfur,” terang ketua tim juru runding pemerintah, Maizoub al-Khalifa.
Mediator dari Uni Afrika (AU) Salim Ahmed Salim mengatakan, pihaknya akan lebih senang jika seluruh kelompok pemberontak mau menandatangani perjanjian tersebut. Namun, bagaimanapun juga ini merupakan “peristiwa besar bagi rakyat Daftur”.
“Dalam hal-hal yang realistis, perjanjian antara pemerintah dan Minni SLA adalah perkembangan utama. Keduanya yang bekerjasama diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk kembali pada perdamaian dan kestabilan di Darfur,” ungkap Salim.
Ketua perunding dari Uni Eropa Sam Ibok mengungkapkan, hasil yang dicapai merupakan “hal yang besar bagi rakyat Darfur”. Kami harap mereka yang menolak kesepakatan tak akan mengganggu proses negosiasi. Karena kalau mereka lakukan itu, akan ada reaksi keras dari PBB dan Uni Eropa,” terangnya.
Perjanjian damai Darfur ini diharapkan bisa mengakhiri konflik berdarah di Sudan yang sudah berlangsung selama lebih dari dua tahun dan telah menewaskan lebih dari 300 ribu orang, sementara kurang lebih 2,4 juta orang lainnya dipaksa mengungsi dari kampong halamannya. (dar)
