Warta
SPI: Di Luar Negeri SBY Masih Kampanyekan ‘Revolusi Hijau’
Ahad, 18 Januari 2009 | 03:57 WIB
Jakarta, NU Online
Meski mendapatkan banyak kritik di dalam negeri, kebijakan revolusi hijau dalam pengelolaan pertanian yang diterapkan pada masa Orde Baru ternyata masih dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia saat ini di luar negeri.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani (SPI) Henri Saragih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menggunakan istilah revolusi hijau (green revolution) dalam forum-forum internasional. Namun di Indonesia, istilah ini tidak dipakai dan diganti dengan selubung revitalisasi.<>
“SBY tidak pakai green revolution di forum Indonesia, tapi saya mendengarkan dua kali satu di Roma dalam pidato dibacakan menteri pertanian, dan yang kedua di Hokkaido dibacakan SBY sendiri. Jelas dia memakai istilah revolusi hijau,” kata Hendri kepada NU Online di Jakarta, Senin (12/1) lalu.
Dikatakannya, pemerintah memang tidak mau melakukan pembaharuan di bidang pertanian secara mendasar, nyaris persis seperti pada masa Orde Baru.
”Misalnya pemerintah tidak mau melakukan reformasi agraria, tidak mau bongkar ketidakadilan dalam hal tanah. Kalaupun ada program agraria paling-paling itu berkaitan dengan sertifikasi tanah. Padahal persoalan yang mendasar di bidang agraria adalah penguasaan atas tanah,” kata Henri.
Pemerintah juga tidak melakukan perombakan dalam hal produksi, misalnya dalam hal penggunaan pupuk kimia. Meskipun pemerintah terus menganjurkan para petani untuk ’go organik’ tapi pada tataran program tidak ada, bahkan penggunaan pupuk kimia meningkat menjadi 90 persen lebih.
Ditambahkan, dalam hal pasca produksi, pemerintah hanya mengandalkan ekspor glondongan. CPO, coklat dan karet di ekspor keluar dalam bentuk mentah. Pemerintah tidak tidak mengembangkan industri karet atau coklat di calam negeri.
”Justru kita malah mengimpor ban mobil dan coklat. Kita justru memakai produk sabun-sabun dan sampo-sampo yang diproduksi di Belanda sana, tidak diproduksi sendiri di Indonesia,” katanya.
Orientasi ekpor gelondongan bahkan lebih parah pada masa reformasi, misalnya rotan. Menurut Hendri, industri rotan di Jawa sudah pernah berjaya di Cirebon. Namun pemerintah malah membuka kebijakan ekspor. “Maka tutuplah produksi rotan yang ada di sana,” kata Henri. (nam)
Meski mendapatkan banyak kritik di dalam negeri, kebijakan revolusi hijau dalam pengelolaan pertanian yang diterapkan pada masa Orde Baru ternyata masih dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia saat ini di luar negeri.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani (SPI) Henri Saragih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menggunakan istilah revolusi hijau (green revolution) dalam forum-forum internasional. Namun di Indonesia, istilah ini tidak dipakai dan diganti dengan selubung revitalisasi.<>
“SBY tidak pakai green revolution di forum Indonesia, tapi saya mendengarkan dua kali satu di Roma dalam pidato dibacakan menteri pertanian, dan yang kedua di Hokkaido dibacakan SBY sendiri. Jelas dia memakai istilah revolusi hijau,” kata Hendri kepada NU Online di Jakarta, Senin (12/1) lalu.
Dikatakannya, pemerintah memang tidak mau melakukan pembaharuan di bidang pertanian secara mendasar, nyaris persis seperti pada masa Orde Baru.
”Misalnya pemerintah tidak mau melakukan reformasi agraria, tidak mau bongkar ketidakadilan dalam hal tanah. Kalaupun ada program agraria paling-paling itu berkaitan dengan sertifikasi tanah. Padahal persoalan yang mendasar di bidang agraria adalah penguasaan atas tanah,” kata Henri.
Pemerintah juga tidak melakukan perombakan dalam hal produksi, misalnya dalam hal penggunaan pupuk kimia. Meskipun pemerintah terus menganjurkan para petani untuk ’go organik’ tapi pada tataran program tidak ada, bahkan penggunaan pupuk kimia meningkat menjadi 90 persen lebih.
Ditambahkan, dalam hal pasca produksi, pemerintah hanya mengandalkan ekspor glondongan. CPO, coklat dan karet di ekspor keluar dalam bentuk mentah. Pemerintah tidak tidak mengembangkan industri karet atau coklat di calam negeri.
”Justru kita malah mengimpor ban mobil dan coklat. Kita justru memakai produk sabun-sabun dan sampo-sampo yang diproduksi di Belanda sana, tidak diproduksi sendiri di Indonesia,” katanya.
Orientasi ekpor gelondongan bahkan lebih parah pada masa reformasi, misalnya rotan. Menurut Hendri, industri rotan di Jawa sudah pernah berjaya di Cirebon. Namun pemerintah malah membuka kebijakan ekspor. “Maka tutuplah produksi rotan yang ada di sana,” kata Henri. (nam)
