Jakarta, NU Online
Para pemuka dan tokoh lintas agama menyepakati untuk membuat draf resolusi yang ditujukan kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus semburan Lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka meminta pemerintah agar lebih mengutamakan nasib para korbannya yang hingga kini masih belum jelas.
Demikian salah satu hasil Pertemuan Tokoh Lintas Agama yang digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (9/5). Hadir dalam acara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, Uskup Agung Gereja Katolik Indonesia Kardinal Julius Rijadi Darmaatmadja dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Andreas Anangguru Yewangoe.
<>Hasyim mengungkapkan kepada wartawan usai acara tersebut, para pemuka dan tokoh dari berbagai agama memprihatinkan keadaan dan nasib para korban lumpur Lapindo. Karena hingga kini, menurutnya, pemerintah lebih sibuk mengurus semburan lumpur panas dan akibat-akibat lain yang bersifat fisik.
Sementara, ratusan warga Perumahan Umum Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) yang menjadi korban Lumpur berbahaya tersebut kurang mendapat perhatian. “Selama ini penanganan pemerintah terhadap Lapindo tidak pro (berpihak) korban. Pemerintah hanya pro infrastruktur,” tandas Hasyim.
Oleh karenanya, tambah mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu, para tokoh lintas agama mendesak kepada pemerintah agar penanganan terhadap korban Lapindo lebih didahulukan. Sebab, penderitaan para korban tidak hanya karena kehilangan rumah, melainkan kehilangan mata pencaharian, termasuk lumpuhnya perekonomian Jatim. (rif)
