Jakarta, NU Online
Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi atas sikap pemerintah mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terkait pengembangan nuklir Iran.
"Hak interpelasi akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari hak anggota dewan," kata Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, saat membacakan kesimpulan Rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.
<>Persetujuan atas usul interpelasi itu diselesaikan melalui forum lobi. Hasilnya tujuh fraksi menyetujui, dua fraksi menolak (Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera) dan satu fraksi abstain (Partai Bintang Pelopor Demokrasi).
Tujuh fraksi yang mendukung, yaitu Fraksi Partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB, Partai Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) serta PKS.
Abdillah Toha, legislator PAN yang membacakan usulan interpelasi di paripurna, menilai berkurangnya pendukung interpelasi menjadi tujuh fraksi sebagai sesuatu hal yang wajar.
Dia mengatakan, Presiden diharapkan memenuhi undangan DPR untuk menjawab interpelasi DPR. "Yang memberikan jawaban pertama adalah Presiden, sewaktu tanya jawab boleh saja Presiden minta bantuan menterinya," katanya
Salah satu pengusul interpelasi, Yuddi Chrisnady juga mengharapkan Presiden yang datang untuk menjelaskan ke DPR alasan dukungan Pemerintah terhadap resolusi PBB atas Iran.
Politisi Partai Golkar menilai Menteri Luar Negeri sudah gagal menjelaskan di forum komisi Luar Negeri DPR. "Komisi I kecewa pada satu penjelasan Menlu sehingga kami mengharapkan agar Bamus DPR mengundang Presiden secara langsung," katanya.
Salah satu penggagas interpelasi Sidharto Danusubroto juga menilai datangnya Presiden memenuhi undangan interpelasi menandakan kedewasaan demokrasi. Interpelasi yang terus patah di tengah jalan menandakan kurang dewasanya demokrasi di Indonesia. "Jangan sampai interpelasi patah di tengah jalan akibat lobby di Dharmawangsa," katanya.
Ketua Fraksi PBR Bursah Zarnubi yang ditemui seusai paripurna menjelaskan alasan fraksinya abstain. Fraksinya mengkhawatirkan interpelasi akan membuat goncangan politik.
"Kita ingin kondisi stabil," katanya. Di tengah kemiskinan dan pengangguran yang semakin bertambah keadaan akan semakin memburuk jika tejadi ketidakstabilan politik.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan pihaknya sudah cukup dengan penjelasan Menteri Luar Negeri di Komisi Luar Negeri DPR. Usulan Indonesia yang mendukung kawasan bebas nuklir di Timur Tengah serta pengabaian Iran terhadap resolusi PBB sebelumnya menjadi alasan bagi fraksinya untuk menolak interpelasi. "Kami yakin tindakan pemerintah 100 persen benar," katanya.
Selain itu dia juga menyatakan jika interpelasi tidak harus dijawab langsung oleh Presiden. Sebagai contoh interpelasi mengenai lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di era Presiden Megawati yang bisa diwakilkan oleh Menkopolkam.(ant/mad)
