Perda Diniyyah Angin Segar Perkembangan Madin Kudus

Kudus, NU Online
Peraturan Daerah Diniyyah dan Takmiliyah yang disahkan akhir Nopember tahun lalu sebagai upaya memberikan perhatian atas eksistensi Madrasah Diniyyah (Madin) kabupaten Kudus.
<>
Perda itu mewajibkan anak usia sekolah dasar dan menengah mengenyam pendidikan madin.“Perda itu, adanya kompensasi yang bisa diberikan kepada Madin, termasuk honor guru maupun bantuan secara kelembagaan melalui APBD,” kata Kasi Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kudus HM.Khafidz kepada NU Online, Selasa (15/4).

Ia menyatakan, selama ini keberadaan Madin masih dipandang sebelah mata pemerintah terutama, masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya pada Madin. Hal ini, menurutnya, akibat pendidikan formal mulai tingkat dasar hingga SMA/SMK memadatkan jadwal sekolahnya sehingga banyak anak didik yang habis waktunya tidak bisa sekolah di madin.

“Saya sebetulnya prihatin, kudus sebagai kota santri tetapi madin-nya tidak eksis perkembangannya, Oleh karenanya, adanya Perda ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi Madin untuk bisa berkembang  pesat,” imbuh Khafidz yang juga ketua Lajnah Ta’mir NU Kudus ini.

Ketika ditanya mulai pemberlakuan perda, Khafidz menjawab masih menunggu UU atau Peraturan Bupati (Perbub). Pihaknya sudah memberikan masukan konsep penjabaran dari isi perda itu kepada pemerintah kabupaten Kudus. “Insya Allah, habis pemilu legislatif ini kita akan segera menemui Bupati menanyakan Perbup Diniyyah Takmiliyah ini,” ujarnya.

Khafidz menambahkan hingga kini madrasah diniyah di Kudus berjumlah 266 dengan kondisi perkembangannya beragam dari yang maju hingga ada yang perlu dibangkitkan. (Qomarul Adib/Abdullah Alawi)