Presiden Palestina Harapkan Dialog Damai Melalui Pemerintahan Baru Israel

Jakarta, NU Online

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan harapannya agar pembentukan pemerintah baru Israel Pasca-pemilu dapat memberikan peluang untuk memajukan proses perdamaian dan melanjutkan dialog politik yang serius sesuai resolusi internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers bersama Presiden Siprus Nikos Christodoulides di Nicosia, Kamis (29/10/2026).

 

Mengutip WAFA News, Presiden Abbas memuji dukungan historis dan konsisten Republik Siprus terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk pengakuan Siprus terhadap Negara Palestina sejak 1988 serta bantuan kemanusiaan dan politik yang terus mengalir. 

 

Abbas menekankan pentingnya peran aktif dan posisi geografis Siprus untuk membantu menjembatani perbedaan, menghentikan pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat, serta mewujudkan perdamaian regional yang komprehensif.

 

Sementara itu, Presiden Siprus Nikos Christodoulides menegaskan kembali komitmen negaranya dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan Resolusi PBB.

 

Ia menyatakan bahwa Siprus siap mengambil peran positif untuk menjadi bagian dari solusi demi terciptanya keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. 

 

Kendati demikian, Pejabat Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian, justru menyoroti sikap para kandidat politik di Israel yang dinilai tidak menunjukkan ketertarikan terhadap solusi dua negara maupun peningkatan hak-hak bagi rakyat Palestina.

 

Menurut Varsen, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Israel dari masa ke masa tidak pernah berubah secara substansial, terlepas dari spektrum politik atau siapa pun yang sedang berkuasa.

 

"Selama bertahun-tahun, kebijakannya tetap sama. Kita pernah memiliki pemerintahan sayap kanan, sayap kiri, hingga pemerintahan di tengah, tetapi kita melihat hal yang sama terus terjadi terkait permukiman, perluasan wilayah, aneksasi, dan pendekatan kolonialis ini," ungkap Varsen dikutip NU Online dari TRT Wordl, Jumat (30/10/2026).

 

Ia menilai bahwa langkah-langkah kompromi kecil, seperti kebijakan yang hanya mengizinkan segelintir buruh Palestina masuk ke Israel, tidak akan pernah mampu mengubah inti dari persoalan yang ada.

 

"Anda mungkin mengizinkan beberapa buruh untuk masuk ke Israel, tetapi apakah itu benar-benar akan mengubah inti masalahnya? Intinya? Tidak, itu tidak akan terjadi. Selama bertahun-tahun, kebijakannya tetap sama," ujar Varsen.

 

Varsen juga menegaskan bahwa pemerintahan baru yang kelak dibentuk oleh partai-partai Israel harus melihat realitas politik era modern secara lebih realistis. Menurutnya, situasi saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan tahun 2015 maupun 1948.

 

"Ilusi tentang keyahudian negara ini harus lenyap, karena faktanya Anda memiliki seperenam perwakilan di parlemen yang merupakan warga Arab, bukan orang Yahudi," pungkasnya.