BUMNU Jawa Barat Canangkan Program Pemberdayaan Ekonomi di 628 MWCNU

Jakarta, NU Online
Pengurus Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) Jawa Barat menggelar kunjungan audiensi resmi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pertemuan strategis yang digelar pada Selasa (20/10/2026) lalu itu mematangkan rencana kerja sama dalam meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ditargetkan mampu menjangkau 628 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di seluruh pelosok Jawa Barat.

Delegasi BUMNU Jawa Barat dipimpin langsung oleh Ketua BUMNU Jabar Irman Meilandi, didampingi oleh Sekretaris BUMNU Jawa Barat H Muhajirin, Ketua Koperasi BUMNU Jawa Barat Suyanwar Kosasih dan Sekretaris Koperasi BUMNU Wargi Jabar Agung. Adapun r​​​​​​ombongan diterima hangat oleh Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Zaidirina. 

Dalam pemaparannya, Irman Meilandi menegaskan bahwa BUMNU Jabar memiliki kesiapan infrastruktur kelembagaan yang solid hingga ke tingkat kecamatan. Ekosistem ekonomi warga Nahdliyin ini dinilai siap menjadi pilar utama penyaluran program pemberdayaan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

"Sinergi bersama BP Taskin ini diharapkan mampu menjadi daya dorong besar bagi penguatan ekonomi kerakyatan di level tapak. Dengan dukungan struktur kelembagaan MWCNU se-Jawa Barat serta peran aktif koperasi, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan secara terukur," tegas Irman Meilandi diberitakan NU Online Jabar.

Sementara itu, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Zaidirina menyambut baik inisiatif BUMNU Jabar. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas lokal adalah kunci sukses percepatan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

"Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan badan usaha berbasis komunitas seperti BUMNU sangat vital. Kolaborasi ini memperkuat penyaluran perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif," ungkap Zaidirina.

​​​​​​​Sebagai informasi, audiensi yang berlangsung konstruktif tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama untuk segera merumuskan langkah-langkah teknis. Dalam waktu dekat, kedua belah pihak akan menyusun skema implementasi dan petunjuk teknis di lapangan agar program pemberdayaan ekonomi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.